Jakarta, Bimas Islam — Penyelesaian sengketa tidak selalu cukup mengandalkan regulasi dan argumentasi hukum. Dalam sejumlah perkara, mediator perlu memahami kondisi psikologis, membangun empati, dan menggali kepentingan para pihak agar dialog dapat berlangsung. Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah caucus, yaitu pertemuan terpisah antara mediator dan masing-masing pihak yang bersengketa.
Dosen sekaligus Sekretaris Umum Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat, Anwar Saadi, menjelaskan, caucus membantu mediator menggali informasi yang belum disampaikan secara terbuka dalam pertemuan bersama. Teknik ini dapat digunakan ketika para pihak saling mempertahankan kepentingan, sulit berkomunikasi, atau belum nyaman mengungkapkan persoalan di hadapan pihak lainnya.
“Caucus itu metode untuk menggali informasi dari salah satu pihak yang tidak mau berterus terang ketika dihadirkan bersama,” jelas Anwar saat menyampaikan materi dalam Sertifikasi Mediator Pegawai Ditjen Bimas Islam Kemenag, Kamis (12/11/2026).
Dalam praktiknya, mediator dapat menemui pihak pertama secara terpisah untuk mendengarkan persoalan, keberatan, dan harapannya. Pertemuan serupa kemudian dilakukan dengan pihak kedua. Dari kedua percakapan tersebut, mediator berusaha memahami kepentingan masing-masing, mengidentifikasi akar perselisihan, serta mencari kemungkinan titik temu.
“Setelah itu, para pihak dapat dipertemukan kembali untuk membahas penyelesaian bersama. Pertemuan terpisah tetap dilakukan dengan menjaga netralitas dan kerahasiaan informasi, serta memastikan kedua pihak memperoleh kesempatan yang seimbang,” imbuhnya.
Anwar menuturkan, pendekatan tersebut relevan dalam berbagai persoalan, termasuk sengketa wakaf dan pertanahan. Ia membagikan pengalaman menangani perselisihan tanah wakaf yang berlangsung bertahun-tahun. Kedua pihak sama-sama mempertahankan kepentingannya, sementara pembahasan dari sisi regulasi maupun kultur belum menemukan titik temu. Mediator kemudian mencoba membangun komunikasi melalui pendekatan psikologis.
“Bagaimana kita menyentuh sisi psikologisnya. Ketika pendekatan psikologis itu kita gunakan, dalam kurun waktu beberapa jam, atas izin Allah, akta wakaf yang puluhan tahun dipegang ahli waris akhirnya berpindah kepada nazhir,” ungkapnya.
Menurut Anwar, cara mediator menyapa dan memperlakukan para pihak turut memengaruhi suasana perundingan. Dalam pengalaman tersebut, mediator menggunakan sapaan Bapak dan Ibu, bukan sekadar memanggil nama masing-masing pihak. Pendekatan yang menghargai para pihak membantu membangun rasa dihormati dan empati, sehingga mereka lebih terbuka untuk membicarakan persoalan yang dihadapi.
Selain pendekatan psikologis, Anwar menyebut pendekatan spiritual dapat menjadi bagian dari ikhtiar mediasi. Doa, menurutnya, penting untuk menguatkan upaya mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Namun, pendekatan spiritual tetap perlu berjalan bersama tahapan mediasi yang terarah. Mediator tidak cukup hanya mengandalkan doa, tetapi juga harus menguasai teknik komunikasi, mendengarkan, dan menggali persoalan secara tepat.
“Dalam proses mediasi, mediator juga perlu menetapkan aturan dasar sebelum para pihak menyampaikan persoalannya. Setiap pihak diberi kesempatan berbicara tanpa dipotong atau disela. Pihak yang sedang mendengarkan diminta menghormati giliran bicara, menjaga emosi, dan mematikan telepon agar pembicaraan berlangsung kondusif. Aturan ini membantu mencegah pertemuan berubah menjadi ajang saling menyalahkan,” ungkapnya.
Anwar menjelaskan, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan mediator. Mediator tidak mengambil keputusan atas perkara, melainkan memfasilitasi komunikasi agar para pihak dapat merumuskan kesepakatan sendiri. Karena itu, mediator harus memahami persoalan dari sudut pandang masing-masing pihak dan tidak memaksakan hasil tertentu.
Ia memaparkan empat model mediasi yang dapat digunakan sesuai kebutuhan, yaitu settlement, facilitative, evaluative, dan transformative. Model settlement berorientasi pada kompromi untuk mencapai kesepakatan.
“Model facilitative membantu para pihak berunding dengan menggali kepentingan masing-masing. Model evaluative mengarahkan pembahasan pada hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan hukum, sedangkan model transformative berupaya menemukan akar persoalan sekaligus memperbaiki hubungan antarpihak,” lanjutnya.
Dalam sengketa wakaf, Anwar menyebut mediator dapat membantu para pihak memahami status harta benda wakaf, kedudukan nazhir, dokumen perwakafan, serta kepentingan yang melatarbelakangi perselisihan. Anwar mengingatkan, sengketa semacam ini tidak hanya berdampak pada kepentingan material para pihak, tetapi juga dapat memengaruhi keberlanjutan pemanfaatan harta wakaf untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat.
“Apabila penyelesaian melalui dialog tidak tercapai, perkara dapat ditempuh melalui jalur hukum. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama mengatur kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara wakaf antara orang-orang yang beragama Islam. Penanganan sengketa hak milik atas objeknya juga perlu memperhatikan ketentuan Pasal 50 undang-undang tersebut,” paparnya.
Anwar menambahkan, penguatan kapasitas mediator menjadi bagian dari upaya Kementerian Agama dalam memperluas layanan pembinaan dan penyelesaian persoalan keagamaan di masyarakat. Sejalan dengan perhatian Menag Nasaruddin Umar terhadap penguatan kehidupan keagamaan dan kemaslahatan umat, Pelatihan Sertifikasi Mediator ini membekali peserta dengan kemampuan memahami konflik, membangun komunikasi, menerapkan teknik caucus, serta memfasilitasi perundingan.
Pelatihan yang berlangsung pada 12–14 November 2026 ini diharapkan melahirkan mediator yang mampu mendampingi masyarakat menyelesaikan perselisihan secara dialogis, profesional, dan berkeadilan.
Anty-Ramdhan/M. Wafa R
