Bogor, Bimas Islam — Kementerian Agama (Kemenag) telah menyiapkan panduan bagi Penyuluh Agama Islam yang bertugas mendampingi individu terpapar paham ekstremisme. Panduan tersebut memuat ketentuan, alur koordinasi, dan prosedur pendampingan agar penyuluh menjalankan tugas sesuai kewenangan dan regulasi yang berlaku.
Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik, Ali Sibromalisi, mengatakan panduan tersebut menjadi pedoman bagi penyuluh agama yang telah dipilih untuk mendampingi mantan narapidana terorisme (eks napiter) dan individu lain yang pernah terpapar paham ekstremisme.
Menurutnya, pendampingan tidak dapat dilakukan secara mandiri tanpa koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Penyuluh perlu memahami batas kewenangan serta mekanisme kerja bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88, dan pemerintah daerah.
“Penyuluh tidak boleh langsung bergerak ke lapangan tanpa melakukan koordinasi strategis. Ketentuan regulasi dan alur yang harus dilalui perlu dipahami. Karena itu, semuanya akan dirumuskan dalam sebuah dokumen yang diberikan kepada para penyuluh sebagai pedoman untuk melangkah ke depan,” ujar Ali dalam Workshop Capacity Building Spesialisasi Kapasitas Penyuluh Agama Islam Wilayah Depok dan Bogor untuk Rehabilitasi, Reintegrasi, dan Pemberdayaan Individu yang Terpapar Ekstremisme di Bogor, Rabu (18/11/2026).
Ali menjelaskan, pengalaman pendampingan sebelumnya menjadi bekal penting bagi penyuluh. Delapan Penyuluh Agama Islam, kata dia, telah menjalankan pendampingan selama tiga bulan di Sentra Handayani dalam proses pemulangan individu yang pernah terasosiasi dengan ISIS dari Suriah.
Ia menegaskan, keterlibatan penyuluh dalam penanganan ekstremisme merupakan bagian dari kerja bersama lintas lembaga. Upaya tersebut juga sejalan dengan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE), yang mencakup pembinaan keagamaan.
Sementara itu, Plt. Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Muchlis M. Hanafi, mengatakan, pendampingan terhadap eks napiter dan keluarganya merupakan tanggung jawab kenegaraan sekaligus keagamaan dan kemanusiaan.
“Ini adalah tugas yang sangat mulia. Ia bukan hanya tugas kenegaraan dan kebangsaan, karena kita semua adalah ASN, terutama para penyuluh kita, tetapi juga tanggung jawab keagamaan dan kemanusiaan,” ujar Muchlis.
Menurutnya, penyuluh perlu membekali diri dengan pengetahuan yang memadai agar mampu memberikan pendampingan yang menjamin rasa aman dan nyaman bagi individu yang ingin kembali ke tengah masyarakat. Mereka juga perlu membantu mengurangi hambatan sosial, termasuk stigma terhadap eks napiter.
Muchlis mengingatkan bahwa pendekatan pendampingan perlu memadukan tiga unsur, yaitu kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Ketiganya mencakup pemahaman terhadap norma dan regulasi, kebijaksanaan dalam bersikap, serta kasih sayang dalam memberikan pelayanan keagamaan.
“Tidak semua harus dicerahi atau dinasihati sekaligus, tetapi bagaimana merebut hatinya terlebih dahulu dengan pendekatan yang humanis. Jika hatinya sudah bisa direbut, insyaallah pemikiran, sikap, dan perilakunya bisa kita arahkan,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya memberikan perlindungan kepada individu yang ingin meninggalkan pemahaman ekstrem dan kembali menjalani kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, penerimaan lingkungan sosial menjadi bagian penting dalam proses reintegrasi.
Kegiatan yang berlangsung pada 18–20 November 2026 ini melibatkan penyuluh agama Islam wilayah Depok dan Bogor serta sejumlah mitra, antara lain Nurani Perdamaian Indonesia (NPI), BNPT, Densus 88, dan lembaga terkait lainnya. Melalui kegiatan ini, Kemenag meningkatkan kapasitas penyuluh agama dalam menjalankan pendampingan, rehabilitasi, reintegrasi, dan pemberdayaan individu yang terpapar paham ekstremisme.
Ramdhan/Sigit K







