Situs Resmi Ditjen Bimas Islam Kemenag RI
Telusuri seluruh berita, info penting, dan opini resmi Bimas Islam.
Aceh, bima i lam&mda h;Daerah I timewa Nangro Aceh Daru alam (NAD) boleh dibilang merupakan provin i yang paling concern mengatur ma alah halal. Sadar memiliki ma yarakat dengan mayorita penduduknya
Jakarta, bimasislam Pemerintah menilai peran dan andil yang dilakukan ormas-ormas Islam di tanah air sangat penting dalam pembangunan keagamaan.…
Jakarta, bimasislam Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Muhammad Tambrin, menerima kunjungan Perwakilan International Pharmaceutical…
Jakarta, bima i lam&mda h; Dalam beberapa hari terakhir ramai dibincang oleh media tentang belum jela nya pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan regula i tentang jaminan prod
Jakarta , bimasislam Menanggapi pemberitaan terkait penyataan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama pada Kegiatan Workshop Jurnalistik bagi Media…
Yogyakarta, bima i lam&mda h; Sebagai alah atu upaya membangun ketahanan keluarga di wilayah Yogyakarta, Kanwil Kemenag telah membentuk De a Binaan Keluarga Sakinah (DBKS). Program DBKS dibuat dalam
Minahasa, bimasislam Kecamatan Tombasian merupakan salah satu kecamatan di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Jumlah umat Islam di Kecamatan yang…
Minaha a Selatan, bima i lam&mda h; Agama boleh berbeda, tapi kerukunan dan per audaraan ebang a tak boleh jadi nomor dua. Ungkapan itu nampaknya cocok di ematkan pada Sintje A.R.Sual, Kepala Kemente
Jakarta, bimasislam Dirjen Bimas Islam, Machasin, menitip secara khusus enam hal yang menjadi kegelisahannya kepada awak media-media Islam berbasis…
Jakarta, bimasislam Dalam rangka meningkatakan kualitas pemberitaan website (media online), baik internal Bimas Islam maupun media Islam, Ditjen…
Jakarta, bimasislam Media Islam berbasis online kini menjadi sumber berita alternatif di luar media arus utama (mainstream). Berita yang bersumber…
Jakarta, bima i lam&mda h; Anggota DRP RI Komi i XIII yang juga mantan Ketua Panja RUU JPH (Jaminan Produk Halal), Ledia Hanifa mengatakan ebelum ditetapkannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH belum
