Jakarta, Bimas Islam — Wakil Menteri Agama menegaskan bahwa sidang isbat penetapan awal Ramadan tidak hanya berfungsi sebagai forum penetapan tanggal puasa, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi nasional bagi seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Wamenag saat ditemui usai menghadiri Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadan di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/2/2026). “Dalam sidang isbat ini, ada silaturahmi yang digelorakan. Karena diundang semua tokoh Islam, ormas Islam, dan para pakar,” ujar Wamenag.

Menurutnya, ormas-ormas Islam di Indonesia memiliki kesamaan dalam hal-hal yang bersifat qath’i, termasuk kewajiban puasa Ramadan. Namun, perbedaan masih terjadi dalam hal yang bersifat ijtihadi, seperti penentuan awal Ramadan.

“Yang qath’i itu puasanya, tidak boleh tidak puasa. Tapi kapan itu dimulai, itu ijtihad. Di sinilah sidang isbat dimaksudkan untuk mengeliminasi perbedaan-perbedaan itu,” jelasnya.

Wamenag menambahkan bahwa sidang isbat juga menjadi ruang keterbukaan ilmiah karena menghadirkan beragam pandangan yang kemudian dipertemukan dalam satu forum untuk berada dalam koridor kebijakan pemerintah.

“Di sini dipertemukan sudut pandang antara satu dengan yang lain untuk bisa sama-sama berada dalam komando pemerintah yang diberi mandat menetapkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah,” terangnya.

Meski demikian, Wamenag menegaskan bahwa keputusan sidang isbat bukanlah harga mati bagi semua pihak, mengingat perbedaan tersebut bersifat ijtihadi. “Kalau masih ada perbedaan setelah dipertemukan, maka kita harus saling menghormati. Harus saling menghargai,” katanya.

Ia berharap, silaturahmi yang terbangun melalui sidang isbat dapat terus diperkuat melalui pendekatan-pendekatan lanjutan di luar forum resmi.

“Tidak ada pertemuan yang lebih tinggi selain sidang isbat dalam menyamakan pandangan kapan kita mulai Ramadan,” pungkasnya.

(Kemenag.go.id)