Oleh: Sinta Khairunnisa Nov Afni, S.Si, M.E

Analis Kebijakan Ahli Muda

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama RI

Ijab kabul sering menjadi bagian paling dikenang dari sebuah pernikahan. Ada keluarga yang berkumpul, buku nikah yang ditandatangani, foto yang dibagikan, dan doa yang mengiringi pasangan pulang. Namun, kehidupan bersama justru dimulai setelah hari itu. Uang sewa, tagihan listrik, kebutuhan anak, dan penghasilan yang belum menentu segera menjadi bagian dari percakapan rumah tangga.

Pada masa awal pernikahan, pasangan belajar banyak hal sekaligus: membagi peran, menyusun prioritas, berkomunikasi ketika lelah, dan mengambil keputusan dengan sumber daya yang terbatas.

Tekanan ekonomi tidak otomatis menyebabkan rumah tangga berakhir, tetapi dapat memperberat persoalan lain ketika pasangan tidak memiliki dukungan atau ruang untuk mencari jalan keluar. Karena itu, pertanyaan tentang keluarga setelah akad tidak berhenti pada siapa yang memberi nasihat. Kita juga perlu bertanya, layanan dan dukungan apa yang dapat mereka jangkau?

Data perceraian memberi konteks, tetapi harus dibaca dengan teliti.

Dalam tabel BPS menurut faktor penyebab, tercatat 448.126 perkara perceraian pada 2022, dengan 110.939 perkara berkategori faktor ekonomi. Pada 2023, tabel itu mencatat 408.347 perkara, termasuk 108.488 perkara dengan faktor ekonomi. Angka tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi hadir dalam perkara perceraian, tetapi tidak membuktikan bahwa tekanan ekonomi menjadi satu-satunya penyebabnya. Perselisihan, komunikasi, kekerasan, pengabaian tanggung jawab, dan keadaan lain juga perlu dipahami dalam konteks masing-masing (BPS, 2023; BPS, 2024).

Perbedaan angka sering muncul karena tabel dan sumber administrasi memiliki cakupan yang tidak sama. Oleh sebab itu, angka 516.344 yang tercatat pada tabel BPS tentang nikah dan cerai tidak boleh langsung dipasangkan dengan persentase faktor ekonomi dari tabel lain. Ketelitian seperti ini penting agar data menjadi jendela untuk memahami persoalan, bukan sekadar angka besar yang menimbulkan kesan tertentu.

Konteks sosialnya juga luas. BPS mencatat 25,90 juta penduduk berada dalam kemiskinan pada Maret 2023. Angka itu bukan gambaran terbaru kondisi kemiskinan, tetapi menunjukkan bahwa upaya memperkuat penghidupan masih menjadi pekerjaan penting. Ketahanan keluarga berkaitan dengan banyak hal, termasuk kesempatan kerja, kesehatan, pendidikan, hubungan sosial, serta kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari (BPS, 2023).

Di sinilah kedekatan KUA dengan masyarakat dapat menjadi kekuatan. KUA dikenal melalui layanan pencatatan pernikahan, tetapi tugasnya juga mencakup bimbingan keluarga sakinah serta bimbingan zakat dan wakaf. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 memberi dasar bagi fungsi-fungsi tersebut. Artinya, KUA memiliki ruang untuk menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan layanan dan mitra yang sesuai, tanpa mengambil alih fungsi lembaga lain.

Bagi keluarga muda, ketahanan ekonomi sering dibangun lewat keputusan sederhana yang dilakukan bersama: mengenali kebutuhan utama, menyepakati prioritas, dan berbicara jujur ketika penghasilan berubah. KUA tidak menggantikan layanan konseling atau bantuan sosial, tetapi dapat membantu warga menemukan pintu dukungan yang tepat. Di sini, kehadiran lembaga menjadi berarti ketika keluarga tahu ke mana harus bertanya dan mitra memahami kebutuhan yang mereka bawa.

Program Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEU) berbasis KUA tumbuh dari gagasan itu. KUA menjadi simpul, sementara pengelolaan zakat dilakukan bersama BAZNAS atau LAZ dan pendampingan dapat melibatkan penyuluh serta mitra lainnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menempatkan BAZNAS sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. Kerja bersama perlu berjalan dengan pembagian peran yang jelas dan mengikuti ketentuan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, termasuk PMA Nomor 16 Tahun 2025.

PEU bukan layanan ekonomi otomatis bagi setiap pasangan yang baru menikah.

Dukungan zakat ditujukan kepada mustahik sesuai ketentuan dan kebutuhan program. Karena itu, keluarga muda yang mengalami kesulitan perlu memperoleh informasi dan rujukan yang tepat, sementara seleksi penerima manfaat harus tetap transparan. Pendekatan ini menjaga martabat warga: keluarga tidak dipandang sebagai angka sasaran, melainkan sebagai pihak yang memiliki kemampuan, pengalaman, dan potensi usaha yang dapat dikembangkan.

Pemberdayaan juga perlu melampaui penyaluran modal. Penelitian Gofur dan Kasri (2025), dengan data 1.631 mustahik, menemukan bahwa besaran bantuan serta pelatihan dan pendampingan berhubungan positif dengan peningkatan pendapatan.

Temuan ini mengingatkan kita bahwa bantuan akan lebih bermakna ketika disertai penguatan kapasitas. Penerima manfaat bukan hanya membutuhkan modal, tetapi juga kesempatan belajar, dukungan saat menghadapi kendala, dan akses untuk mengembangkan usahanya.

Pengalaman daerah juga mengingatkan kita bahwa perubahan usaha dapat berlangsung bertahap. Studi kasus KUA Umbulharjo yang menelaah delapan pelaku UMKM dan dua pegawai KUA melaporkan peningkatan pada aset usaha, sementara perubahan omzet dan laba bersih belum dirasakan oleh peserta. Hasil ini tidak meniadakan manfaat program. Justru, ia menunjukkan mengapa ukuran keberhasilan perlu melihat lebih dari satu sisi dan memberi waktu bagi pendampingan untuk bekerja (Harahap, 2024).

Riset terbaru tentang PEU di Bandung memberi gambaran yang lebih dekat dengan pelaksanaan program. Kamalinda dan Susanti (2026) menelaah kolaborasi KUA, BAZNAS, LAZ, dan KADIN melalui wawancara dengan delapan informan dan analisis dokumen. Studi kasus itu mencatat adanya kerja sama dari tahap verifikasi sampai pendampingan, sekaligus mengidentifikasi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia mitra, perbedaan kapasitas antar-KUA, dan komitmen mitra yang dapat berubah. Catatan tersebut penting: kedekatan KUA membuka peluang, tetapi hasil program tetap bergantung pada kualitas kemitraan dan pendampingan.

Pada tingkat nasional, laporan Kemenag tahun 2026 menyebut PEU berbasis KUA telah menjangkau 236 KUA dan 2.360 keluarga, dengan dukungan 96 BAZNAS dan LAZ serta dana Rp5,23 miliar. Capaian ini menunjukkan jangkauan program dan skala kolaborasi. Namun, jumlah lokasi, mitra, dan bantuan adalah ukuran keluaran. Untuk mengetahui perubahan yang dirasakan keluarga, program masih perlu melihat perkembangan usaha, pendapatan, daya tahan menghadapi guncangan, serta pengalaman penerima manfaat dari waktu ke waktu.

Pembedaan antara keluaran dan perubahan hidup ini membantu kita menjaga harapan tetap realistis. Tujuan pemberdayaan bukan membuat setiap keluarga langsung terbebas dari masalah, apalagi menyatakan bahwa bantuan ekonomi dapat mencegah perceraian. Tujuannya adalah memperluas kemampuan mustahik untuk mengelola usaha dan memperkuat penghidupan, dengan tetap menghormati kondisi setiap keluarga. Harapan agar mustahik kelak menjadi muzaki merupakan cita-cita, bukan ukuran yang bisa dibebankan kepada semua penerima dalam waktu singkat.

Nilai keluarga dalam Islam mengajak pasangan membangun kehidupan dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah (QS Ar-Rum [30]: 21). Nilai itu tumbuh melalui sikap saling mendengar, berbagi tanggung jawab, dan berikhtiar ketika menghadapi kesulitan. Bantuan program tidak menggantikan kasih sayang atau komunikasi di dalam keluarga. Ia dapat menjadi bagian dari lingkungan yang mendukung keluarga agar memiliki lebih banyak pilihan dan daya untuk melangkah.

Jadi, siapa yang menemani keluarga setelah akad?

Jawabannya tidak hanya satu lembaga. Pasangan saling menguatkan, masyarakat menyediakan ruang dukungan, dan lembaga hadir sesuai mandatnya. KUA dapat menjadi pintu penghubung yang dekat dengan warga; BAZNAS, LAZ, penyuluh, dan mitra usaha melengkapi ikhtiar melalui peran masing-masing. Ketika kerja sama itu disertai data yang tertib, pendampingan yang nyata, dan evaluasi yang jujur, kepercayaan terhadap layanan Kementerian Agama tumbuh dari pengalaman yang dapat dirasakan.

Pertanyaan tentang siapa yang menemani keluarga setelah akad membawa kita pada perjalanan PEU berbasis KUA. Program ini tidak tumbuh sekaligus dalam skala luas. Ia berawal dari pengalaman KUA percontohan, ruang untuk menguji gagasan, membangun kemitraan, dan belajar mendampingi masyarakat lebih dekat.

Apa yang terjadi ketika pemberdayaan ekonomi dimulai dari skala kecil? Bagaimana KUA percontohan menjalankan ikhtiar itu pada 2021-2023, tantangan apa yang mereka hadapi, dan pelajaran apa yang kemudian dibawa ke tahap berikutnya? Edisi kedua akan menelusuri kisah tersebut melalui jejak program dan pengalaman lapangan. Dari langkah-langkah awal itulah kita melihat bagaimana kepercayaan kepada Kementerian Agama tumbuh, satu ikhtiar yang hadir, dipelajari, dan terus diperbaiki.

Editor: Ramdhan/Sigit K