Jakarta, Bimas Islam — Menteri Agama Nasaruddin Umar menyambut gagasan penguatan satu data masjid nasional sebagai upaya membenahi fragmentasi informasi rumah ibadah di Indonesia. Gagasan tersebut mengemuka dalam audiensi bersama Anggota Komisi XI DPR RI Mulyadi dan tim Satu Data Masjid Indonesia.
Audiensi ini menyoroti persoalan mendasar dalam tata kelola rumah ibadah: jumlah masjid dan mushola yang begitu besar belum sepenuhnya ditopang data yang lengkap, mutakhir, dan terintegrasi. Perbedaan sumber data hingga keterbatasan informasi di tingkat lapangan menjadi tantangan dalam merumuskan kebijakan dan menyalurkan program pemberdayaan umat secara tepat sasaran.
Menag mengapresiasi inisiatif penguatan pendataan tersebut. Ia juga menyebut bahwa gagasan membangun sistem informasi masjid telah menjadi perhatian sejumlah pihak, termasuk Dewan Masjid Indonesia (DMI).
"Saya berterima kasih atas gagasan-gagasan ini, dahulu saya juga sudah merencanakan impian untuk membuat seperti itu" ujar Menag, Senin (9/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Rizky Pratama dari tim Satu Data Masjid Indonesia memaparkan bahwa persoalan pendataan tidak semata menyangkut jumlah masjid, tetapi juga kualitas informasi yang tersedia. Data yang tersebar, tidak lengkap, atau jarang diperbarui berpotensi menyulitkan pemetaan kebutuhan rumah ibadah dan pengambilan keputusan berbasis kondisi riil masyarakat.
Mengacu pada data Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kementerian Agama yang digunakan dalam paparan, tim mencatat 315.124 masjid dan 388.713 musala. Namun, mereka memperkirakan masih terdapat sekitar 100 ribu masjid dan musala yang belum terdata.
Kesenjangan itu terlihat dari pengalaman pendataan ulang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tim melaporkan bahwa jumlah masjid yang sebelumnya tercatat sekitar 6.000 bertambah menjadi sekitar 8.400 setelah dilakukan pendataan ulang dengan dukungan penyuluh agama Kemenag.
Selisih sekitar 2.400 masjid tersebut menjadi gambaran pentingnya pemutakhiran data. Keberadaan rumah ibadah yang belum tercakup dalam sistem berpotensi membuat kebutuhan dan kondisi pengelolaannya luput dari pemetaan program pemerintah.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan pendataan masjid tidak berhenti pada pencatatan identitas. Akurasi lokasi, keterhubungan dengan pengurus, hingga pembaruan kondisi fisik dan aktivitas rumah ibadah menjadi elemen penting dalam membangun pelayanan publik yang responsif.
"Tanpa data yang berkualitas, program hanya tebakan," ungkap Rizky.
Untuk menjawab tantangan tersebut, tim menawarkan penguatan ekosistem pendataan melalui platform Satu Data Masjid Indonesia yang dirancang melengkapi SIMAS Kementerian Agama.
Dalam rancangan yang dipaparkan, SIMAS tetap menjadi rujukan identitas dan pendaftaran masjid, sedangkan platform pendukung memungkinkan pengelola rumah ibadah memperbarui profil, kegiatan, dokumentasi, hingga informasi kebutuhan secara berkala.
Pendekatan ini sekaligus menawarkan perubahan pola pendataan. Masjid tidak lagi hanya menjadi objek pencatatan administratif, tetapi didorong berpartisipasi aktif sebagai sumber informasi yang terus diperbarui dan dapat diverifikasi.
Tim juga memaparkan keterlibatan Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan dalam proses pemutakhiran data. Pengalaman pendataan di Kabupaten Bogor menjadi salah satu contoh kolaborasi antara pengembang sistem, penyuluh agama, dan jejaring Kemenag di daerah.
Selain penguatan basis data, tim memperkenalkan aplikasi e-Masjid Connect sebagai sarana digitalisasi pengelolaan masjid. Platform ini dirancang memuat informasi pengurus, inventaris, agenda kegiatan, donasi, dan laporan keuangan.
Melalui keterhubungan dengan aplikasi jemaah e-Ummah, informasi kegiatan masjid juga diharapkan lebih mudah diakses masyarakat. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berorientasi pada tertib administrasi, tetapi juga membuka ruang partisipasi jemaah dalam kegiatan keagamaan, pendidikan, dan pemberdayaan sosial.
Audiensi ini menjadi ruang penjajakan gagasan untuk memperkuat tata kelola data masjid nasional. Meski belum menghasilkan keputusan teknis mengenai integrasi sistem, pembahasan tersebut memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengelola masjid, dan pemangku kepentingan dalam membangun informasi rumah ibadah yang lebih akurat dan bermanfaat.
Dengan basis data yang semakin presisi, penguatan masjid diharapkan tidak lagi bertumpu pada perkiraan administratif semata, tetapi pada kebutuhan nyata di lapangan. Sebab, kualitas data bukan sekadar urusan angka, melainkan fondasi untuk menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran, pelayanan yang transparan, dan pemberdayaan umat yang berkelanjutan.
(Kemenag.go.id)
