Jakarta, bimasislam—Rapat Kerja Nasional Ditjen Bimas Islam 2015 secara resmi dibuka oleh Dirjen Bimas Islam, Machasin,bertempat di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta,dari tanggal 28hingga 30 Mei 2015.Rakornas tahun inimengambil tema Membangun Kualitas Layanan Publik yang Efektif, Trasparan dan Akuntabel. Hadir dalam Rakornas tersebut para Kabid di lingkungan Ditjen Bimas Islam seluruh Indonesia, humas, sertapara pejabat tingkat pusat pada Ditjen Bimas Islam.
 
Sekretaris Ditjen Bimas Islam, Muhammadiyah Amin, dalam laporannya mengatakan bahwa Rakornas tahun ini merupakan momentum yang strategis guna membangun kualitas birokrasi yang berorientasi pada pelayanan prima dan transparansi serta akuntabilitas. Sebagaimana amanat refromasi birokrasi, jajaran Bimas Islam di semua level dituntut aktif mewujudkan transparansi dan akuntabilitas birokrasi.
 
Amin menambahkan, dengan ragam tantangan pembinaan masyarakat yang makin rumit, jajaran Bimas Islam harus meningkatkan kinerja dan program.
 
“Kita menghadapi radikalisme, ekstrimisme dan isu-isu lainnya. Ini harus kita hadapi dengan program tepat sasaran, birokrasi yang efektif dan akuntabilitas pelaksanaannya,” tuturnya.
 
Di tempat yang sama, Dirjen Bimas Islam, Machasin, menegaskan bahwa momentum Rakornas harus benar-benar dimaksimalkan guna membangun sinkronisasi antar satker. Saat ini, tegasnya, dengan arah pembangunan nasional bidang agama, jajaran Bimas Islam harus berpacu dengan waktu guna mewujudkan layanan dan pembinaan masyarakat secara prima dan optimal. Isu-isu seperti layanan prima, reformasi birokrasi, transpransi dan akuntabilitas harus diwujudkan secara nyata dalam program kerja. Untuk itulah, isu-isu tersebut harus dipahami oleh seluruh satker di setiap tingkatan, sekaligus sejalan dalam menjalankannya.
 
“Program pusat harus pula dijabarkan dalam program di daerah, begitu pula di pusat harus mencerminkan kebutuhan daerah. Intinya, sinkronisasi program adalah sebuah keniscayaan guna mewujudkan birokrasi yang efektif dan akuntabel” tuturnya.
 
Machasin mengingatkan, birokrasi dilihat dari sejauhmana kualitas out put-nya, sejauhmana program sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, alokasi pengadaan speedboat bukan lagi digunakan para pejabatnya. Untuk itulah, Machasin mengingatkan agar seluruh pelaksana program dijalankan secara trnasparan dan akuntabel.
 
“Saya berharap jajaran Bimas Islam memegang empat prinsip sukses, yaitu sukses perencanaan, sukses pelaksanaan, sukses pertanggungjawaban dan sukses pemeriksaan” pungkasnya.
 
Rapat Kerja Nasional Ditjen Bimas Islam tahun 2015 ini dihadiri 182 peserta dari seluruh Indonesia, terdiri dari pejabat eselon III dan IV Ditjen Bimas Islam pusat, Kepala Bidang Urais, Penais, Zakat dan Wakaf seluruh provinsi, para pengelola sistem informasi dan unsur penyuluh agama Islam.(kangjeje/foto:bimasislam)