Fiqih (Muamalah)

Crowd Funding Syariah

Asslamu’alaikum Ustadz. Bismillah, Afwan Ustadz, Saya mau bertanya Bagaimana hukum Crowd Funding menurut pandangan Islam? CROWD FUNDING adalah sebuah Platform penyedia jasa yang menghubungkan antara banyak orang (yang mau memberi/meminjamkan dananya) kepada seseorang/perusahaan yang membutuhkan modal usaha. Yang saya tahu ada beberapa jenis Crowd Funding, seperti: Pertama, semua uang yang terkumpul melalui Platform ini diberikan secara cuma-cuma (biasanya untuk keperluan amal/sosial) Kedua, sistem bagi hasil dalam suatu pengembangan bisnis. saya focus ke yang kedua, Crowd Funding dengan bagi hasil;

Salah satu Platform Crowd Funding di Indonesia yang menarik perhatian saya adalah indves.com, yang mana menyatakan bahwa mereka berkonsep Syariah. Pertannyaannya adalah:

PERTAMA, dalam konsep pendanaan ini, pihak pemberi pinjaman dana dan penerima dana tidak bertemu tatap muka dan berbicara secara langsung. Namun kedua belah pihak mengetahui, memahami dan menyepakati akad yang telah disebutkan dalam Platform penyedia jasa ini.

Q: Apakah akad akan sah apa bila pihak yang memberi pinjaman dan penerima tidak bertemu dan berbicara secara langsung? KEDUA, sebagai penyedia platform ini, indoves.com menyatakan dana yang terkumpul dari pemberi pinjaman dana kepada penerima dan, 4%nya adalah untuk indves.com si penyedia jasa. Dan ini dimengerti dan disepakati oleh pihak pemberi dana dan penerima dana.

Jadi apabila dana yang terkumpul Rp.100jt maka yg diterima si penyedia jasa sebesar Rp.4jt, jika yg terkumpul Rp.10jt maka yg diterimanya Rp.400rb, ini menjadikan pendapatan/keuntungan yang mereka dapat dari layanan jasa yg mereka sediakan berdasakan seberaspa besar dana yg terkumpul bukan dari berapa banyak jasa yg telah mereka berikan.

Q: Apakah ini tidak termasuk Riba apabila si penyedia jasa telah menetapkan di awal komisinya sebesar 4% (mungkin sebagai fee dari pelayanan jasa yg diberikan, administrasi, dll) Demikian lah point yang kami tanyakan, kami sangat mengharapkan jawaban dari Ustadz sebagai pencerahan bagi kami. Karena kami telah memutuskan untuk berlepas diri dari Riba dan telah berhenti dari perusahaan Ribawi. Kemudian kami ingin membuka usaha namun terkendala pendanaan. Dan kami telah melihat konsep memperoleh modal seperti tersebut di atas, namun kami sangat behati-hati dalam mengambil langkah agar tidak terjebak kembali kepada RIBA.

Terimakasih atas perhatian dan berkenannya Ustadz untuk menjawab pertaanyaan kami. wassalamualaikum..

N

TanyaN/A (Bantaeng)

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Saudara N/A yang kami hormati. Terimakasih telah berkonsultasi dengan kami. Jawaban dari pertanyaan Saudara adalah sebagai berikut :

Dalam era digital modern, Crowd Funding menjadi menjadi fonemena yang semakin berkembang dan banyak diminati masyarakat sebagaimana dinyatakan oleh Ahmad Buchori, Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuaangan sebagaimana dilansir di media. Sebagai otoritas pengawas keuangan, OJK sendiri secara prinsip belum mengkaji lebih dalam terkait Crowd Funding sebagai dasar membuat regulasi yang mengatur hal tersebut walaupun di negara-negara lain telah ramai dikembangkan Crowd Funding Syariah.

Bila ditinjau dari secara konsep sebagaimana saudara sebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jenis pertama menggunakan akad tabaru’ atau derma yang sah dan diboleh dalam agama (QS. Al Maidah:2). Sedangkan konsep kedua, sebagaimana definisi yang saudara sebutkan sebagai konsep pendanaan dimana kedua belah pihak mempunyai posisi sebagai pemberi pinjaman dan penerima dana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan adalah pinjaman (qardh) ini tidak diperkanankan untuk ada nilai (selisih) lebih atas pinjaman yang diterima oleh pihak penerima pinjaman dan harus dibayar sesuai dengan nilai yang dipinjam. Berbeda halnya, bila pemberi dan penerima dana menggunakan akad investasi, jual beli atau mudharabah/musyarakah (mitra) atau akad lain yang dibolehkan dimana semua pihak mempunyai potensi yang sama dalam hal saat untung dan rugi.
Adapun tatap muka dan berbicara secara langsung saat akad sebagaimana disebutkan para ulama merupakan bagian syarat dalam jual-beli yang mengharuskan adanya hak khiyar majlis (hak memilih) seperti Sabda Nabi Shallahu ‘alaihi wa Sallam dalam riwayat Bukhori dan Muslim: “Apabila kedua orang bertransaksi jual-beli maka bagi mereka hak memilih selama belum berpisah dan keduanya bersama-sama”. Berbeda halnya dengan transaksi online dimana pembeli dan penjual tidak dalam satu tempat, maka salah satu pihak tidak mempunyai hak untuk memilih (khiyar majlis) atau membatalkan jual-beli tersebut (almughni:15/6-16).

Adapun komisi sebesar 4 % hukum tersebut dapat dilihat dari akad itu sendiri, bila menggunakan akad (kontrak) pinjaman maka hal tersebut bisa diindikasikan sebagai bentuk riba. Berbeda halnya bila menggunakan konsep murabahah, musyarakah atau tabarru’ yang prosentase tersebut sebagai kompensasi atas upaya dan aktifitas yang dilakukan pengelola maka hal tersebut sah secara hukum.

Melihat hal-hal tersebut di atas, perlu juga kita perhatikan hukum positif yang ada di negara kita. Sebagai bentuk perlindungan negara yang dilakukan kepada warganya terhadap hal-hal yang sifatnya dapat merugikan warga negara Indonesia. Maka dituangkan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, khususnya Pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Sehingga menurut hemat kami, agar langkah baik saudara untuk tidak terjebak dalam transaksi bunga/riba perlu memperhatikan lebih detil terutama akad Crowd Funding yang saudara lakukan. Kedua, perhatikan aspek legal baik secara Syariah atau legal formal negara dari transaksi tersebut. Aspek legal Syariah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama yang akan menilai lebih lanjut bisnis proses yang dilakukan dalam Crowd Funding dan legal hukum secara negara dilakukan oleh OJK sebagai pengawas lembaga keuangan di Indonesia dan instansi lain yang terkait. Kedua aspek tersebut, memberikan perlindungan bagi warga negara terutama umat Islam agar tidak terjebak pada objek perjudian (maisir), penipuan (gharar) atau bunga (riba). Wallahu ‘alam
 
Demikian Jawaban dari kami.
Waalahu a'lam bisshawwab. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Tim Konsultasi Syariah Ditjen Bimas Islam.

B

JawabBimas Islam