Tangerang Selatan, Bimas Islam — Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, mengajak para penghulu memahami sejarah kepenghuluan untuk membangun jati diri dan kebanggaan terhadap profesi. Menurutnya, penghulu memiliki rekam jejak panjang dan posisi strategis dalam pemerintahan Islam di Nusantara, bahkan sebelum Indonesia merdeka.
Hal tersebut disampaikan Abu Rokhmad saat memberi arahan dalam kegiatan Pelatihan Penguatan Kapasitas PPPK Penghulu di Tangerang Selatan, Selasa (3/11/2026). Ia meminta para penghulu mempelajari berbagai literatur tentang sejarah kepenghuluan, mulai dari masa kerajaan Islam hingga pemerintahan kolonial Belanda.
Menurut Abu, pemahaman sejarah penting agar penghulu mengenali akar profesinya dan menyadari besarnya tanggung jawab yang diemban. Pengetahuan tersebut juga dapat menjadi sumber motivasi untuk meningkatkan kapasitas diri.
“Baca pelan-pelan, supaya Bapak-bapak tahu penghulu itu seperti apa. Supaya tidak kehilangan sejarah, punya akar sejarah, dan tidak melupakan sejarah,” ujarnya.
Abu menjelaskan, dalam struktur pemerintahan kerajaan Islam di Nusantara, penghulu menempati posisi penting bersama perdana menteri dan panglima perang. Ketiganya menjadi unsur utama yang menopang jalannya pemerintahan.
“Penghulu itu salah satu triumvirat pemerintahan. Karena itu posisi Bapak-bapak ini adalah backbone, tulang punggung berdiri dan tegaknya pemerintahan. Bukan sekadar tulang rusuk,” tegasnya.
Ia menambahkan, pada masa kerajaan Islam, tugas penghulu tidak terbatas pada urusan keagamaan. Penghulu juga menjalankan fungsi sebagai kadi atau hakim yang menangani berbagai persoalan hukum Islam di masyarakat.
Salah satu bentuk pelaksanaan fungsi tersebut adalah pengadilan serambi, yaitu praktik peradilan agama yang berlangsung di lingkungan masjid. Melalui lembaga ini, penghulu turut menangani persoalan perkawinan, waris, dan perkara lain yang berkaitan dengan hukum Islam.
Abu juga mengingatkan bahwa profesi penghulu memiliki hubungan erat dengan tradisi keilmuan dan keulamaan. Ia menyebut Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari sebagai salah satu tokoh yang dapat menjadi teladan dalam membangun keilmuan, adab, akhlak, dan kepribadian.
Menurutnya, warisan keulamaan tersebut perlu menjadi motivasi bagi penghulu masa kini untuk terus meningkatkan kompetensi sekaligus menjaga kehormatan profesi.
Lebih lanjut, Abu menjelaskan bahwa hubungan ulama dan pemerintah juga memiliki akar dalam sejarah dakwah Islam di Nusantara. Ia memperkenalkan paradigma shadiqul hukumah atau sahabat pemerintah yang berjalan beriringan dengan peran khadimul ummah atau pelayan umat.
Melalui pendekatan tersebut, ulama dapat memberikan nasihat, pertimbangan, dan masukan keagamaan kepada pemerintah agar kebijakan yang diambil tetap memperhatikan nilai-nilai agama.
“Penting untuk bisa berdialog, bertemu dengan pemerintah, bukan beroposisi dengan pemerintah. Ini soal strategi. Bisa dengan pendekatan atas sebagai shadiqul hukumah, bisa dengan pendekatan bawah, yaitu oposisi,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kedekatan dengan pemerintah tidak berarti menghilangkan sikap kritis. Penghulu harus tetap berpikiran terbuka dan mampu menyampaikan saran maupun kritik terhadap kebijakan atau persoalan yang perlu diperbaiki.
Abu berharap pemahaman sejarah kepenghuluan dapat membentuk penghulu yang profesional dan memiliki kebanggaan terhadap profesinya. Dengan bekal keilmuan, akhlak, dan pemahaman atas peran historisnya, penghulu diharapkan mampu memberikan pelayanan keagamaan yang berkualitas kepada masyarakat.
