Jakarta, Bimas Islam — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak organisasi kemasyarakatan (ormas) dan tokoh lintas agama memperkuat kerja sama dalam menghadapi tantangan kehidupan masyarakat, mulai dari dampak perkembangan teknologi digital terhadap generasi muda hingga persoalan kemanusiaan. Menurutnya, berbagai tantangan tersebut membutuhkan kontribusi bersama karena tidak dapat diselesaikan oleh satu kelompok agama saja.
Hal itu disampaikan Menag saat membuka Dialog Kerukunan Lintas Agama bertema Merawat Toleransi, Menguatkan Negeri di Rumah Dinas Menteri Agama, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Kegiatan yang digelar Subdit Kemitraan Umat Islam ini menjadi ruang pertemuan bagi Kementerian Agama dan perwakilan organisasi keagamaan untuk bertukar pandangan serta menyampaikan aspirasi mengenai kehidupan keagamaan di Indonesia.
Menag menilai, perkembangan teknologi membawa persoalan baru yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama terkait kehidupan anak-anak dan generasi muda. Penggunaan telepon seluler dan akses terhadap berbagai informasi digital, misalnya, bukan hanya menyangkut satu komunitas, melainkan menjadi tantangan yang dirasakan keluarga dan masyarakat lintas agama.
“Banyak persoalan kemanusiaan sekarang ini yang tidak bisa diselesaikan oleh satu agama saja. Karena itu, kita perlu bekerja sama dan mencari titik temu untuk menjawab tantangan bersama,” ujar Menag.
Ia mengingatkan, pendidikan keagamaan perlu memberi ruang lebih besar bagi pengenalan nilai-nilai universal yang dimiliki setiap agama. Perbedaan keyakinan tetap perlu dipahami dan dihormati, tetapi masyarakat juga perlu mengenali persamaan nilai yang dapat menjadi landasan kerja sama, seperti kepedulian, kasih sayang, penghormatan terhadap sesama, dan tanggung jawab menjaga kehidupan.
Menag juga mengajak para pemimpin agama membangun komunikasi yang terbuka. Ia menyampaikan bahwa Kementerian Agama membutuhkan pandangan, kritik, dan nasihat dari berbagai organisasi keagamaan agar kebijakan serta pelayanan keagamaan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menag bahkan menyampaikan keinginannya untuk kembali membentuk tim penasihat Kementerian Agama yang melibatkan unsur lintas agama.
“Makin banyak orang yang menasihati kita, insyaallah akan makin baik. Saya tidak malu untuk menerima masukan dan belajar dari siapa pun,” tuturnya.
Menurut Menag, pertemuan di rumah dinas tersebut sengaja dirancang dalam suasana kekeluargaan agar para tokoh agama dapat berbicara lebih leluasa. Ruang dialog semacam ini penting untuk membangun kepercayaan, mempererat silaturahmi, sekaligus membuka jalur komunikasi ketika muncul persoalan kehidupan beragama di tengah masyarakat.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga suasana sosial yang damai di tengah ketidakpastian global. Menurutnya, para pemimpin agama memiliki peran strategis dalam merawat ketenteraman masyarakat. Kehidupan yang rukun turut mendukung aktivitas sosial dan ekonomi karena masyarakat dapat menjalankan kegiatan sehari-hari dengan aman dan produktif.
Menag menilai, kontribusi tokoh agama tidak cukup berhenti pada seruan menjaga toleransi. Nilai-nilai agama perlu hadir dalam tindakan nyata yang menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk menghadapi persoalan lingkungan, perkembangan teknologi, serta berbagai persoalan kemanusiaan. Dengan begitu, kehidupan beragama dapat memberi manfaat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas.
“Jangan sampai kita terlalu sibuk membicarakan perbedaan, sementara ada banyak persoalan besar di hadapan kita yang membutuhkan perhatian dan kerja sama,” pesannya.
Menag berharap dialog lintas agama tidak berhenti sebagai pertemuan sesaat, tetapi berlanjut menjadi komunikasi dan kolaborasi yang berkesinambungan. Ia membuka ruang bagi para pemimpin organisasi keagamaan untuk menyampaikan masukan kepada Kementerian Agama, termasuk ketika menemukan persoalan di lapangan yang membutuhkan perhatian dan koordinasi bersama.
Dialog tersebut dihadiri Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rokhmad, Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar, Sekretaris Ditjen Bimas Islam Kemenag, Lubenah Amir, Direktur Jaminan Produk Halal (JPH) Kementerian Agama M Fuad Nasar, serta perwakilan organisasi keagamaan, di antaranya perwakilan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), komunitas umat Buddha, dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).
