TIM CYBER ANTI NARKOBA, PORNOGRAFI, DAN RADIKALISME

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI
Faktor-Faktor Radikalisme
Monday, 19 February 2018 | 14:15
Artikel

Selain persoalan ekonomi, pendidikan, teknologi, kesehatan, dan lain-lain, persoalan paham keagamaan di negara demokrasi menjadi tantangan Indonesia ke depannya. Apalagi propaganda kelompok-kelompok radikal telah memanfaatkan segala bidang terebut untuk tujuan indoktrinasi mereka.
 
Misal, perkara kesenjangan ekonomi yang menganga lebar di Indonesia. Bahkan saat ini ekonomi hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Apalagi data terkahir yang dirilis Forbes bahwa orang kaya di Indonesia didominasi oleh non-muslim.
 
Tentu hal ini menjadi pintu masuk bagi gerakan-gerakan pengusung khilafah bahwa sistem syariat Islamlah yang mampu menjadi solusinya. Seolah-olah, persoalan kesenjangan ekonomi akan usai jika sistem diganti, bukan menyediakan solusi produktif bagi langkah-langkah pemberdayaan ekonomi dari berbagai lini sumber daya. Sesat pikir bukan?
 
Lalu secara teknologi, mereka memanfaatkan kemajuan dan kecanggihan teknologi informasi untuk menyebarkan arus propganda radikal mereka. Para simpatisan kelompok radikal akan tergerak jika konten-konten yang mereka sebarkan berbau sikap aniaya dari pemerintah.
 
Ya, selama ini memang mereka memposisikan diri sebagai kelompok teraniaya dan mendapat perlakuan tidak adil dari pemerintah sehingga upaya makar terus digulirkan melalui narasi yang menjadi visi sistem khilafah.
 
Belum lagi pergerakan di bidang pendidikan. Bidang ini yang menjadi sasaran empuk bagi mereka untuk menebarkan aroma-aroma kebencian, bahkan di sekolah-sekolah sudah pada taraf sesat dan haram hormat pada bendera merah putih, nasionalisme tidak ada dalilnya,Pancasila thogut perlu diperangi, apatis terhadap upacara bendera dan lagu Indonesia Raya, serta menolak segala upaya yang ingin memperkuat karakter kebangsaan seperti Pramuka, dan lain-lain.
 
Para ulama sebagai pendiri bangsa ini menjadi aktor utama penjaga keutuhan bangsa dan negara. Para ulama dan santri serta rakyat Indonesia tidak akan tinggal diam ketika potensi khilafah dan arus radikalisme sejenis ingin mengoyak eksistensi NKRI.
 
Maka dari itu, langkah pembubaran HTI oleh pemerintah mendapat dukungan NU dan umat Islam serta bangsa Indonesia secara keseluruhan. Hal ini sebagai komitmen bangsa bahwa Indonesia didirikan di atas kemajemukan. Meminjam istilah Presiden RI Ke-4 KH Abdurrahman Wahid (1940-2009), “Semakin kita berbeda, semakin kita tahu titik-titik persatuan kita”.
 
*Tim Cyber Ditjen Bimas Islam Kemenag RI