TIM CYBER ANTI NARKOBA, PORNOGRAFI, DAN RADIKALISME

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI
Bentuk Negara Sebagai Kesepakatan Umat Islam
Monday, 19 February 2018 | 13:15
Artikel

Ketika Rasulullah menghembuskan nafas terakhir, beliau tidak berpesan apa-apa tentang siapa yang akan menjadi pemimpin setelah beliau. Rasulullah juga tidak berpesan tetang bagaimana cara pemilihan pemimpin umat Islam nanti. Oleh sebabt itu, bangsa Arab yang terkenal dengan fanatisme kesukuannya dan baru saja dipersatukan dalam persaudaraan Islam tiba-tiba kembali ke watak asli mereka.
 
Sebagian kalangan sahabat Anshar Madinah berkumpul di Tsaqifah (semacam rumah tempat bermusyawarah) Bani Sa`idah. Mereka khawatir jika nanti kalangan Muhajirin yang berasal dari Mekkah mengambil alih kepemimpinan dan tidak memberikan kekuasaan apa-apa kepada mereka. Oleh sebab itulah pada hari wafatnya Rasulullah mereka ingin mengangkat seorang pemimpin dari kalangan mereka.
 
Kabar pertemuan tokoh-tokoh kota Madinah itu akhirnya sampai ke telinga Umar bin Khattab. Karena khawatir sahabat Anshor akan mengangkat pemimpin secara sepihak tanpa melibatkan sahabat Muhajirin maka Umar pun kemudian menghubungi Abu Bakar as-Shiddiq dan menyampaikan peristiwa tersebut. Keduanya pun kemudian memutuskan untuk pergi bersama-sama sahabat Muhajirin menuju Tsaqifah Bani Sa`adah.
 
Sesampai di sana, orang-orang Anshor berkata: “Kalian berhak atas pemimpin dari kami sendiri dan kalian pun berhak atas pemimpin dari kalian sendiri!” Mendengar hal ini terjadi negosiasi antara Umar dan tokoh-tokoh Anshor hingga akhirnya diputuskan bahwa kalangan Muhajirin sebagai pemimpin dan para wazirnya dari kalangan Anshar dan terpilihlah Abû Bakar sebagai pempimpin darurat tanpa karena terpilih tanpa kehadiran seluruh sahabat.
 
Semula ada pihak-pihak yang tidak menerima namun lambat laun kepemimpinan Abu Bakar diterima mayoritas umat Islam.
 
Selanjutnya metode pemilihan dan sistem pemerintahan yang mereka terapkan dari generasi  ke generasi tidak pernah sama. Bentuk negara dan sistem hukum yang diterapkan bukanlah sebuah sistem khusus yang bersumber dari firman maupun hadis, akan tetapi ijtihad para sahabat dalam menyelesaikan masalah politik mereka ketika itu.
 
*Tim Cyber Ditjen Bimas Islam Kemenag RI