TIM CYBER ANTI NARKOBA, PORNOGRAFI, DAN RADIKALISME

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI
Belajar Memberantas Pornografi dari Cina
Monday, 19 February 2018 | 13:16
Artikel

Sulit dipahami, mengapa masih ada dari kalangan umat Islam Indonesia menolak keinginan untuk memberantas pornografi. Padahal di sebuah negeri komunis saja pornografi sangat dimusuhi walaupun menguntungkan secara finansial.
 
Bisnis pornografi sebelumnya dijalankan oleh perusahaan-perusahaan kapitas Barat yang menghalalkan segala cara demi meraihkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Tidak ada pertimbangan agama ataupun moralitas dalam bisnis yang mereka jalankan. Dengan memanfaatkan arus besar globalisasi, bisnis pornografi semakin cepat menjamur dan menjangkiti bangsa-bangsa Timur Asia, tak terkecuali Indonesia. Gambar-gambar dan lukisan erotis serta film porno ditawarkan sebagai komoditi bisnis.
 
Kemajuan teknologi digunakan sebagai alat untuk memaksakan bisnis tersebut menjadi wajar di tengah-tengah masyarakat yang sebelumnya sangat tabu terhadap segala hal yang berbau porno. Banyak iklan pornografi ditawarkan melalui internet dan bisnis seluler (handphone) yang memancing setiap orang untuk melihatnya. Harapannya, masyarakat Indonesia dapat menerima pornografi sebagai sesuatu yang “wajar” dan menjadi konsumen tetap bisnis ini.
 
Akibatnya, penyebaran pornografi masuk melalui berbgai arah dan mengikis pertahanan agama dan moral budaya masyarakat kita. Banyak sekali anggota masyarakat kita yang menjadi korban dari “pemaksaan” budaya porno ini melalui media informasi; mulai dari seks di luar pernikahan, perselingkuhan, bahkan kasus-kasus pemerkosaan di berbagai daerah.
 
Padahal Al-Qur'an jelas-jelas menyebutkan: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan.”  Sementara di sisi lain terdapat kaidah yang menyatakan “Ridha bisy syai' ridha bima yatawaaladu minhu,” yang artinya; “Rela terhadap sesuatu berarti kita menerima apa saja yang diakibatkan oleh sesuatu tersebut.” Dengan kata lain, mengijinkan pornografi berarti juga bertanggungjawab atas kerusakan moral dan tindak asusila yang diakibatkan oleh pornografi tersebut.
 
*Tim Cyber Ditjen Bimas Islam Kemenag RI