Konten berita umum



Menurut Fuad, bahan konsumsi dan produk pangan olahan berpotensi masuk kategori syubhat apabila asal-usul dan proses pengolahannya tidak dapat dipastikan. Ia menjelaskan, fatwa halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi dasar bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam menerbitkan sertifikat halal.

Survei Katadata Insight Center (KIC) tahun 2026 mencatat hanya 51,5 persen responden mengetahui kosmetik wajib bersertifikat halal. Sementara itu, pada kategori peralatan rumah tangga, angkanya hanya 14,5 persen.

Jakarta, Bimas Islam — Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan bahwa penundaan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal untuk sejumlah kategori produk hingga…

Jakarta, Bimas Islam -- Wajib Halal mulai berlaku pada 18 Oktober 2026. Kementerian Agama (Kemenag) mendorong agar momentum ini tidak berhenti pada…

Jakarta, Bimas Islam — Sekitar 4,4 juta sertifikat halal telah diterbitkan untuk berbagai produk sejak 2021 hingga pertengahan 2026. Sekitar 75 persen di…

Jakarta, Bimas Islam — Kewajiban sertifikasi halal akan diberlakukan pada 18 Oktober 2026. Terkait itu, Kementerian Agama mendorong edukasi dan pendampingan…

Jakarta, Bimas Islam — Dakwah dan pendidikan merupakan dua unsur yang saling melengkapi dalam pembangunan umat. Keduanya berperan dalam mencerdaskan…

Bogor, Bimas Islam — Industri halal dan ekonomi syariah memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan…

Bogor, Bimas Islam — Penyetaraan jabatan fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal (JPH) perlu diikuti peningkatan kompetensi teknis, pemahaman regulasi, dan…

Makassar, Bimas Islam — Sulawesi Selatan berpeluang menjadi pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah timur Indonesia. Potensi tersebut…