Oleh: Nurmala, S.Ag
Kasus penyadapan terhadap kepala negara belakangan menjadi perhatian publik. Peristiwa tersebut kembali mengingatkan kita pada pentingnya menjaga privasi dalam berkomunikasi. Seberapa aman percakapan pribadi kita? Siapa yang boleh mengaksesnya? Ke mana masyarakat harus mencari penjelasan jika menemukan dugaan penyalahgunaan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut wajar, apalagi ketika informasi begitu mudah menyebar, sementara kebenarannya belum tentu dapat dipastikan.
Dalam percakapan sehari-hari, sering kali kita sulit membedakan mana fakta, mana dugaan, dan mana sekadar pendapat. Informasi yang belum jelas sumbernya bisa dengan cepat dipercaya, kemudian diteruskan kepada orang lain. Tanpa disadari, persoalan yang semula berkaitan dengan hukum justru berkembang menjadi kecurigaan antarsesama. Padahal, menyikapi suatu isu secara kritis juga berarti bersedia memeriksa kebenaran informasi sebelum mengambil kesimpulan.
Hak atas perlindungan diri pribadi telah dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur hak subjek data serta kewajiban dalam pemrosesan data pribadi. Meski demikian, persoalan penyadapan tidak dapat dinilai hanya dengan merujuk pada satu peraturan. Setiap dugaan pelanggaran perlu diperiksa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
Penyadapan pada dasarnya merupakan persoalan hukum yang penanganannya menjadi kewenangan lembaga terkait. Isu ini juga tidak secara langsung berhubungan dengan kerukunan umat beragama. Namun, situasinya bisa berbeda ketika informasi yang belum terverifikasi mulai dikaitkan dengan agama atau identitas kelompok tertentu. Pada titik itu, persoalan yang semula bersifat hukum berpotensi merembet ke kehidupan sosial. Warga bisa saling mencurigai, hubungan yang sebelumnya baik menjadi renggang, bahkan muncul prasangka terhadap kelompok tertentu.
Hal semacam inilah yang perlu mendapat perhatian. Sebab, persoalan hukum dan dampak sosialnya membutuhkan penanganan yang berbeda, meskipun keduanya terkadang saling berkaitan.
Sebagai ASN di Kementerian Agama, saya menyadari bahwa persoalan yang disampaikan masyarakat tidak selalu datang dalam keadaan yang jelas. Ada warga yang membutuhkan informasi, ada yang sekadar ingin menyampaikan kegelisahan, dan ada pula yang berharap mendapat petunjuk tentang langkah yang sebaiknya dilakukan. Dalam situasi seperti ini, kehadiran pelayanan publik menjadi penting untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dan saluran pengaduan yang tepat.
Kantor Urusan Agama (KUA), misalnya, merupakan salah satu institusi pemerintah yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Melalui pelayanan dan bimbingan keagamaan, KUA berinteraksi langsung dengan warga dalam berbagai situasi. Meski begitu, KUA tentu tidak memiliki kewenangan menyelidiki dugaan penyadapan ataupun mengawasi komunikasi pribadi masyarakat. Keterlibatannya diperlukan ketika keresahan yang muncul mulai memengaruhi hubungan sosial-keagamaan dan membutuhkan komunikasi atau pendampingan.
Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 menjadi salah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KUA. Dalam konteks isu penyadapan, peran KUA perlu ditempatkan secara proporsional. Petugas tidak bertugas menentukan benar atau salahnya suatu dugaan, tetapi dapat membantu masyarakat ketika persoalan tersebut mulai menimbulkan ketegangan dalam kehidupan sosial-keagamaan.
Upaya itu dapat diawali dengan deteksi dini. Istilah ini mungkin terdengar seperti kegiatan pengawasan terhadap masyarakat. Padahal, yang perlu dicermati adalah keadaan lingkungan sosial, bukan isi percakapan pribadi warga. Perubahan dalam hubungan antarmasyarakat justru menjadi hal yang lebih penting untuk diperhatikan.
Misalnya, ketika komunikasi antarwarga mulai terganggu, kegiatan bersama tidak lagi berjalan seperti biasanya, atau tuduhan terhadap kelompok tertentu terus bermunculan tanpa sumber yang jelas. Situasi semacam ini perlu disikapi dengan bijak. Petugas dapat mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, mendengarkan pihak-pihak yang berkaitan, dan memahami kebutuhan masyarakat sebelum menentukan langkah berikutnya.
Barangkali warga hanya membutuhkan penjelasan mengenai informasi yang beredar. Bisa jadi ada dugaan pelanggaran yang perlu dilaporkan kepada lembaga penegak hukum. Namun, tidak tertutup kemungkinan persoalan tersebut telah berkembang menjadi kesalahpahaman sosial-keagamaan yang membutuhkan pendampingan.
Karena itu, penanganannya tidak bisa disamaratakan. Jika persoalan berawal dari kesalahpahaman antarwarga, penyuluh agama dapat membantu membuka ruang komunikasi bersama tokoh masyarakat. KUA juga dapat berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan atau pihak terkait sesuai kebutuhan. Sementara itu, jika muncul ketegangan antarumat beragama, koordinasi dengan pemerintah daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dapat dilakukan berdasarkan kewenangan masing-masing.
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 menjadi salah satu rujukan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB. Namun, koordinasi semacam ini tentu perlu melihat situasi di lapangan. Tidak setiap isu penyadapan harus dibawa ke ranah kerukunan umat beragama. Langkah tersebut baru diperlukan apabila memang terdapat persoalan sosial-keagamaan yang perlu ditangani bersama.
Pembagian peran yang jelas akan membantu masyarakat memperoleh penanganan yang tepat. Dugaan pelanggaran hukum disampaikan kepada lembaga yang berwenang, sedangkan persoalan hubungan sosial dapat ditangani melalui komunikasi, pendampingan, dan koordinasi sesuai tugas masing-masing.
Ketika persoalan mulai dipahami, dialog bisa menjadi jalan untuk memulihkan hubungan yang sempat terganggu. Bagi saya, dialog bukan sekadar mempertemukan orang-orang dalam satu ruangan. Lebih dari itu, setiap orang perlu merasa aman untuk menyampaikan pendapat, didengarkan tanpa buru-buru dihakimi, dan memperoleh kesempatan untuk memahami sudut pandang orang lain.
Hasil dialog pun tidak selalu harus berupa kesepakatan. Terkadang, kesediaan untuk mendengarkan dan menghormati perbedaan sudah menjadi langkah awal yang berarti. Tentu saja, perlu ada tindak lanjut agar komunikasi yang telah terbangun tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.
Dalam proses tersebut, privasi setiap orang tetap harus dihormati. Pelayanan yang terbuka bukan berarti semua informasi mengenai seseorang boleh dibagikan kepada pihak lain. Ada batas-batas yang harus dijaga, terutama ketika menyangkut data dan komunikasi pribadi.
Saya sendiri belajar bahwa perbedaan pandangan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam keluarga, misalnya, tidak semua hal harus disikapi dengan perdebatan panjang. Ada kalanya kita perlu memberi ruang kepada orang lain untuk menjelaskan apa yang dirasakan. Sebagai istri seorang prajurit TNI, saya juga memandang kedisiplinan dan penghormatan terhadap proses hukum sebagai hal penting. Namun, keduanya tetap perlu berjalan beriringan dengan hak masyarakat untuk bertanya, menyampaikan pendapat, dan mengkritik kebijakan.
Sikap bijak seperti itu semakin diperlukan di tengah derasnya informasi digital. Sebelum membagikan suatu kabar, ada baiknya kita memeriksa sumber dan memahami konteksnya. Kita juga perlu bertanya kepada diri sendiri: apakah informasi yang akan dibagikan membantu orang lain memahami persoalan, atau justru menambah keresahan?
Dalam buku Kecerdasan Buatan dalam Transformasi Pendidikan: Inovasi, Tantangan, dan Peluang, Dewi (2025) membahas persoalan etika dalam pemanfaatan teknologi. Gagasan tersebut mengingatkan bahwa teknologi selalu melibatkan tanggung jawab manusia. Kita tidak cukup hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampak dari setiap informasi yang kita terima dan sebarkan.
Generasi muda memiliki peran besar dalam membangun kebiasaan tersebut. Media sosial memberi ruang bagi siapa pun untuk menyampaikan pendapat dan mengkritisi kebijakan. Ruang ini tentu perlu dimanfaatkan dengan baik. Kritik tetap penting dalam kehidupan demokrasi, tetapi akan lebih bermakna jika disampaikan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tetap menghormati martabat orang lain.
Al-Qur'an melalui Surah Al-Hujurat ayat 13 mengingatkan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Pesan ini terasa semakin relevan ketika kehidupan masyarakat semakin terhubung melalui teknologi, tetapi pada saat yang sama kita juga semakin mudah memberi penilaian terhadap orang lain. Perbedaan latar belakang dan pandangan semestinya menjadi alasan untuk saling mengenal, bukan membangun jarak.
Menjaga kerukunan bukan berarti meminta masyarakat diam ketika menemukan persoalan. Hak atas privasi harus dilindungi, dugaan pelanggaran perlu diperiksa secara adil, dan masyarakat berhak mendapatkan penjelasan melalui saluran yang tepat. Namun, jangan sampai informasi yang belum teruji merusak hubungan baik yang telah dibangun selama ini.
Deteksi dini membantu kita mengenali perubahan dalam kehidupan sosial sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Sementara itu, dialog memberi kesempatan kepada masyarakat untuk saling mendengarkan dan memperbaiki hubungan. Keduanya dapat berjalan beriringan selama dilaksanakan dengan menghormati hak, menjaga privasi, dan memahami batas kewenangan masing-masing.
Pada akhirnya, menjaga kerukunan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama. Bagi Kementerian Agama, tanggung jawab itu diwujudkan melalui pelayanan yang hadir di tengah masyarakat, mendengarkan keresahan warga, serta membantu mencari jalan keluar sesuai tugas dan kewenangan. Sebab, kerukunan tidak tumbuh hanya karena masyarakat diminta untuk hidup rukun. Ia tumbuh ketika setiap orang merasa didengar, dihargai, dan diperlakukan secara adil.
*Pembimbing Teknis Urusan Agama
Ditjen Bimas Islam
Editor: Ramdhan/M. Wafa R
Approve: Sigit K







