Oleh: Fakhry Affan

Analis Kebijakan Ahli Muda

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Seorang petani mewakafkan dua hektare sawah agar hasil panennya dapat membiayai sebuah pesantren. Beberapa tahun kemudian, ia wafat. Siapa yang memastikan hasil panen itu tetap sampai ke pesantren? Bukan wakif, karena ia telah tiada. Bukan pula sawah itu sendiri, sebab tanah tidak dapat mengurus dirinya. Tugas tersebut berada di tangan nazir.

Penjaga Amanah, Bukan Sekadar Penjaga Aset

Namanya jarang disebut dan wajahnya jarang tampil. Banyak orang mengira nazir hanya bertugas mengurus sertipikat atau menjaga bangunan masjid. Padahal, tanggung jawabnya jauh lebih besar dan mulia.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menempatkan nazir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Pasal 11 merinci empat tugas nazir, yaitu mengadministrasikan harta benda wakaf; mengelola dan mengembangkannya sesuai tujuan, fungsi, dan peruntukannya; mengawasi dan melindunginya; serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Perhatikan bahwa tugas mengelola dan mengembangkan memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan mengawasi dan melindungi. Aset yang tetap utuh, tetapi tidak memberikan manfaat, belum sepenuhnya menunaikan amanah. Sawah wakaf yang dibiarkan terbengkalai selama bertahun-tahun dan tanah strategis yang hanya dipagari merupakan contohnya.

Dipercaya untuk Mengurus, Bukan Menguasai

Pasal 10 undang-undang tersebut mengatur persyaratan nazir perseorangan, yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Selain perseorangan, undang-undang juga mengakui nazir berbentuk organisasi dan badan hukum.

Persyaratan tersebut bukan sekadar formalitas. Ketentuan itu menegaskan bahwa harta wakaf harus dikelola oleh pihak yang dapat dipercaya. Nazir tidak harus kaya atau terkenal. Ia dapat mengelola tanah bernilai miliaran rupiah tanpa menjadi pemiliknya. Imbalan atas pengelolaan tersebut pun dibatasi. Pasal 12 menyebutkan bahwa nazir berhak menerima imbalan dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dengan jumlah tidak melebihi 10 persen.

Hal terpenting yang dituntut dari seorang nazir adalah integritas dan kemampuannya memisahkan kepentingan pribadi dari kepentingan umat.

Amanah yang Melampaui Usia Manusia

Wakif wafat, pengurus masjid berganti, dan generasi terus berubah. Namun, status serta peruntukan harta wakaf tidak boleh ikut hilang. Nazir bertugas memastikan amanah tersebut tetap tersambung lintas generasi melalui administrasi yang tertib, dokumentasi yang lengkap, dan regenerasi kepengurusan yang terencana.

Dengan demikian, siapa pun yang kelak menggantikannya dapat melanjutkan pengelolaan tanpa harus memulai dari awal. Sengketa tanah wakaf sering kali berawal dari persoalan mendasar, seperti dokumen yang tidak lengkap dan riwayat pengelolaan yang tidak terdokumentasi dengan baik.

Niat Baik Harus Disertai Kemampuan

Mengelola tanah untuk masjid tentu berbeda dengan mengelola kebun produktif, madrasah, atau wakaf uang. Setiap jenis harta wakaf membutuhkan pendekatan pengelolaan yang berbeda. Karena itu, nazir perlu memahami aspek hukum, administrasi, keuangan, dan prinsip syariah.

Bayangkan sebuah tanah wakaf di tengah kota yang selama puluhan tahun hanya menjadi lahan kosong. Nazir yang memiliki wawasan pengelolaan tidak cukup hanya memasang pagar dan papan nama. Ia perlu mengkaji kemungkinan pengembangan aset tersebut dengan tetap memperhatikan peruntukan wakaf, ketentuan hukum, dan kebutuhan masyarakat sekitar.

Begitu pula dalam pengelolaan wakaf pertanian. Nazir harus memastikan kebun atau sawah dikelola oleh pihak yang kompeten, pembagian hasil dilakukan secara transparan, dan seluruh transaksi dicatat dengan baik agar dapat dipertanggungjawabkan.

Profesionalisme bukan berarti mengomersialkan wakaf. Tujuannya adalah memastikan manfaat wakaf bertahan lebih lama dan menjangkau lebih banyak orang. Melalui tata kelola yang baik, sebidang tanah dapat menjadi sumber pembiayaan madrasah, klinik, atau beasiswa selama puluhan tahun.

Lima Pegangan Seorang Nazir

Untuk menjalankan amanah tersebut, seorang nazir perlu berpegang pada lima prinsip berikut.

1. Berintegritas. Pisahkan harta pribadi dari harta wakaf. Hindari konflik kepentingan dan utamakan kepentingan pengelolaan wakaf daripada kepentingan pribadi.

2. Memahami hukum wakaf. Pada prinsipnya, harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan, dijadikan jaminan, atau dialihkan. Pengecualian hanya dapat dilakukan melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Cakap mengelola. Pahami karakteristik setiap jenis aset, susun rencana pengelolaan, dan tingkatkan kompetensi secara berkelanjutan.

4. Transparan dan akuntabel. Catat setiap penerimaan dan pengeluaran, laporkan hasil pengelolaan, serta jelaskan pemanfaatan hasil wakaf kepada pihak yang berkepentingan.

5. Berorientasi jangka panjang. Bangun sistem pengelolaan, lengkapi dokumentasi, dan siapkan regenerasi agar amanah tetap berjalan meskipun terjadi pergantian pengurus.

Memulai dari Langkah Sederhana

Pengelolaan wakaf yang baik tidak selalu harus dimulai dengan program besar. Nazir dapat memulainya melalui enam langkah sederhana:

1. Memastikan ikrar wakaf, akta, dan sertipikat tersedia serta tersimpan dengan aman.

2. Menginventarisasi seluruh aset wakaf yang dikelola.

3. Memahami peruntukan wakaf sebagaimana dikehendaki wakif.

4. Menyusun rencana pengelolaan, sekecil apa pun aset yang dimiliki.

5. Mencatat dan melaporkan keuangan secara transparan.

6. Berkonsultasi dengan KUA, Kementerian Agama, atau BWI apabila menghadapi persoalan sebelum berkembang menjadi sengketa.

Bagi wakif, pilihlah nazir berdasarkan integritas dan kemampuannya, bukan semata-mata karena hubungan keluarga atau pertemanan. Sementara itu, masyarakat dapat mendukung pengelolaan wakaf melalui partisipasi dan pengawasan sosial yang konstruktif.

Pemerintah hadir melalui Kementerian Agama dalam penyelenggaraan administrasi, pelayanan, pembinaan, dan pengawasan wakaf. Di sisi lain, BWI menjalankan fungsi pembinaan nazir sesuai kewenangannya. Sinergi berbagai pihak tersebut penting agar nazir tidak menjalankan amanahnya seorang diri.

Cahaya yang Dijaga dalam Sunyi

Hampir tidak ada tepuk tangan ketika seorang nazir merapikan dokumen tanah wakaf yang lama terbengkalai. Tidak ada sorotan kamera ketika ia memastikan hasil kebun wakaf sampai kepada mereka yang berhak. Namun, dari kerja-kerja sunyi itulah amanah wakaf tetap terjaga.

Rasulullah saw. bersabda bahwa ketika manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Wakaf merupakan salah satu bentuk sedekah jariah. Namun, manfaatnya tidak akan terus mengalir dengan sendirinya. Ada tangan-tangan amanah yang memastikan keberlangsungannya, dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi.

Di setiap masjid yang masih ramai oleh jemaah, setiap madrasah yang tetap membuka pintunya, dan setiap sawah yang hasilnya sampai kepada mereka yang membutuhkan, ada peran nazir di baliknya. Namanya mungkin tidak tercatat dalam sejarah. Namun, manfaat yang dijaganya terus mengalir melalui setiap sujud, setiap pelajaran, dan setiap suap nasi yang dihasilkan dari harta wakaf.

Wakif telah mempercayakan hartanya. Masyarakat menantikan manfaatnya. Generasi mendatang berhak atas keberlanjutannya. Di antara ketiganya, nazir memikul tanggung jawab untuk memastikan agar kebaikan tidak kehilangan arah.

Tidak semua orang harus menjadi nazir. Namun, setiap orang dapat mengambil bagian dalam menjaga keberlanjutan manfaat wakaf. Sebab, menjadi nazir berarti menjaga amanah dari langit agar manfaatnya terus hidup di bumi.