Yogyakarta, Bimas Islam — Kementerian Agama (Kemenag) memetakan langkah pembinaan dan pengawasan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) melalui kegiatan Baznas Collaborative Leadership (BCL) 2026 Angkatan III. Kegiatan yang berlangsung di Yogyakarta, Rabu (11/11/2026), diikuti 47 peserta dari unsur Kemenag dan Baznas se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah.

Kegiatan itu dihadiri Kepala Subdirektorat Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat Ahmad Syauqi, Kepala Subdirektorat Bina Kelembagaan dan Kerja Sama Zakat dan Wakaf Muhibuddin, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenag DIY Anita Isdarmini, serta Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY Faishol Muslim.

Dalam laporannya, Ahmad Syauqi mengatakan, BCL merupakan bagian dari upaya Kemenag menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Baznas melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan pengelolaan zakat.

Ia menjelaskan, pembinaan dan pengawasan merupakan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kedua fungsi tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memperbaiki tata kelola zakat secara berkelanjutan.

“Pembinaan dan pengawasan harus menjadi instrumen untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan. Karena itu, diperlukan sinergi antara Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan Baznas agar pengelolaan zakat berjalan lebih profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Ahmad Syauqi.

Ia menambahkan, Kemenag telah melakukan transformasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola zakat, salah satunya melalui penerbitan Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2026 tentang Pembinaan dan Pengawasan Baznas, Baznas Provinsi, Baznas Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat.

Regulasi tersebut menjadi pedoman bagi Kemenag dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pengelola zakat. Aturan ini juga ditujukan untuk memberikan kepastian kelembagaan, meningkatkan akuntabilitas, serta menjaga integritas pimpinan dan pengelola zakat.

Selain aspek regulasi, Ahmad Syauqi menyoroti perlunya kepastian kedudukan kelembagaan dan dukungan pembiayaan operasional Baznas di tingkat pusat maupun daerah. Menurutnya, perbedaan pengaturan pembiayaan antara Baznas pusat dan daerah perlu diharmonisasi agar keberlangsungan operasional kelembagaan terjamin.

Ia juga menekankan pentingnya penyusunan indikator pembinaan dan pengawasan yang jelas, terukur, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Perencanaan program pengelolaan zakat perlu mengacu pada indikator pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) agar pelaksanaannya memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ahmad Syauqi menambahkan, BCL 2026 di Yogyakarta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pembinaan yang sebelumnya telah dilaksanakan di Jawa Timur, Banten, dan Jawa Barat. Melalui forum tersebut, Kemenag berupaya menyamakan persepsi, mengidentifikasi persoalan strategis, serta merumuskan solusi bersama.

“Melalui Baznas Collaborative Leadership, kami berharap terbangun kesamaan pemahaman dan komitmen bersama antara Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan Baznas. Kolaborasi ini harus menghasilkan langkah nyata, dengan indikator yang jelas dan terukur, sehingga fungsi pembinaan dan pengawasan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pengelolaan zakat,” katanya.

Sementara itu, Anita Isdarmini mengapresiasi penyelenggaraan BCL 2026 di Yogyakarta. Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara Kemenag, Baznas, dan pemerintah daerah, terutama dalam integrasi data serta pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Menurut Anita, kesamaan dan integrasi data diperlukan agar pendistribusian dan pendayagunaan zakat lebih tepat sasaran serta tidak tumpang tindih dengan program bantuan lainnya.

Dalam sambutan Gubernur DIY yang dibacakan Faishol Muslim, disampaikan bahwa zakat memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Pengelolaannya tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga perlu diarahkan pada pemberdayaan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

Sambutan tersebut juga menekankan pentingnya kepemimpinan Baznas yang berintegritas, tata kelola yang akuntabel, pengawasan yang efektif, serta integrasi data. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan dana umat tersalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima.

Pemerintah DIY berharap forum BCL menghasilkan komitmen dan rencana aksi kolaboratif yang terukur, disertai pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas di antara seluruh pemangku kepentingan.

Kegiatan ini diharapkan menghasilkan langkah konkret dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kelembagaan Baznas. Sinergi antarlembaga, integrasi data, transparansi, dan akuntabilitas menjadi aspek penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL), sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Reza-Ramdhan/M. Wafa R