Selamat datang di Website Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam .
Kamis , 19 Oktober 2017 - 29 Muharram 1439 H

Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam

Membimbing, Melayani, Memberdayakan, dan Mengembangkan Masyarakat Islam

Nikah di KUA GRATIS, di luar KUA membayar Rp 600 rb, disetorkan langsung ke Bank ZONA INTEGRITAS KUA, tolak GRATIFIKASI dan KORUPSI. Laporkan jika terbukti! Waspadai penyebaran paham keagamaan menyimpang, awasi lingkungan! Bayarkan zakat anda melalui BAZNAS maupun LAZ yang berizin! Ditjen Bimas Islam Turut Berduka Cita yang Sedalam-dalamnya atas Wafatnya KH Hasyim Muzadi

Komunis Ideologi Terlarang

  • Friday, 06 October 2017 | 10:45
  • sigit
  • opini
Fuad Nasar*

“Jangan beri ruang kepada ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Apalagi memberi ruang kepada PKI. Tidak.” Demikian penegasan Presiden Jokowi kepada wartawan usai menjadi inspektur upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti – Lubang Buaya Jakarta Timur, Minggu pagi 1 Oktober 2017. 
 
Gerakan 30 September PKI atau disingkat G.30.S/PKI adalah satu di antara sekian banyak peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia. Hanya atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, pengkhianatan PKI terhadap NKRI dapat ditumpas oleh ABRI terutama Angkatan Darat bersama rakyat tanpa bantuan satu negara asing pun.
 
Belakangan ini banyak orang berbicara tentang isu kebangkitan kembali PKI. Seiring dengan itu himbauan kepada generasi muda untuk tidak melupakan peristiwa kelam G-30-S/PKI dan mencegah agar jangan sejarah itu berulang disuarakan oleh sejumlah kalangan, termasuk Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Kalangan yang kontra atau tidak setuju menyatakan bahwa isu kebangkitan PKI tidak penting karena tak dirasakan adanya oleh hampir semua warga dan bukan isu strategis bahkan dianggap sebagai isu yang sengaja dimobilisasi.
 
Mengamati dua sudut pandang dalam menyikapi isu kebangkitan PKI yang menorehkan catatan merah dalam sejarah, menurut hemat saya sangat baik kita kenang kembali pahlawan nasional Mr. SjafruddinPrawiranegarapernah mengingatkan, “Sejarah sebagai pedomanuntuk membangun masa depan.”Ungkapan ini tepat sekali karena sejarah merupakan ingatan kolektif suatu bangsa. Merusak sejarah berarti mengacaukan masa depan bangsa.
 
Seperti diketahui di era Demokrasi Terpimpin/Orde Lama, PKI merupakan kekuatan politik yang dekat dengan tampuk kekuasaan. PKI mengklaim sebagai unsur yang hebat dalam penyelesaian revolusi Indonesia karena telah memiliki 3 juta anggota, 3 juta pemuda dan 20 juta simpatisan di seluruh Indonesia. Partai berlambang Palu Arit itu menyusup di dalam  institusi sipil dan militer serta perusahaan milik negara melalui jaringan serikat buruh. Dipa Nusantara Aidit alias D.N. Aidit di samping sebagai Ketua Central Comite PKI, juga menjadi Menko/Wakil Ketua MPRS.
 
Di masa itu penolakan terhadap konsepsi politik yang mempersatukan unsur Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom) dicap sebagai kontra-revolusioner dan dituduh sebagai antek-antek Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme). Manifesto politik Nasakom saat itu menjadi alat legalitas penguasa untuk membubarkan partai politik/organisasi yang dianggap “komunisto phobi” dan anti-revolusioner, seperti Masyumi, PSI (Partai Sosialis Indonesia), Murba, Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS), Manifesto Kebudayaan (Manikebu), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), namun pembubaran HMI berhasil dicegah.
 
Sebelum G-30-S atau Gestapu, beberapa surat kabar dan majalah yang anti-PKI dan tidak pro-Nasakom telah dibreidel. Kantor Berita Antara saat itu dikuasai oleh orang-orang yang berhaluan Komunis. Sebelum meletusnya Gestapu, PKI mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar 15 juta massa tani dan buruh dipersenjatai sebagai Angkatan Ke-5, namun usul itu mendapat penolakan dari Angkatan Darat. Dalam iklim konfrontasi yang semakin tajam antara PKI dan ABRI khususnya Angkatan Darat,  PKI menebar fitnah adanya “Dewan Jenderal” yang diisukan hendak mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno. Isu rekayasa Dewan Jenderal itulah yang dijadikan sebagai “senjata” untuk menghabisi pimpinan Angkatan Darat yang anti-Komunis.
 
PKI sebagai organisasi politik menerima Pancasila, tapi bukan demi kepentingan nasional, melainkan hanya sebagai taktik ketika masuk ke dalam sistem kekuasaan. Di depan peserta Pendidikan Kader Revolusi, Oktober 1965,  D.N. Aiditmenegaskan, “….dan di sinilah betulnya Pancasila sebagai alat pemersatu. Sebab kalau sudah ‘satu’ semua… Pancasila ndak perlu lagi, sebab Pancasila alat pemersatu.” 
 
Gerakan 30 September 1965 yang didalangi PKI disebut sebagai pengkhianatan dan pemberontakan karena mempunyai agenda untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan menggantinya dengan Dewan Revolusi. PKI ingin mengubah dasar dan haluan negara sesuai dengan paham Komunis. Peran dan keterlibatan PKI dalam tragedi nasional 1965 ditunjukkan oleh bukti-bukti dan pengakuan para pelaku G-30-S yang diadili oleh Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub).
 
Pengkhianatan G-30-S/PKI merenggut nyawa enam jenderal petinggi Angkatan Darat, yaitu; Ahmad Yani, Soeprapto, HarjonoM.T., S. Parman, Sutojo Siswomihardjo, D.I. Pandjaitan, dan satu orang perwira pertama ajudan Jenderal A.H. Nasution, yakni Pierre Andreas Tendean. Jenderal TNI Dr. A.H. Nasution  Menko Hankam/KSAB yang menjadi target pertama aksi penculikan dan rencana pembunuhan brutal oleh pasukan resimen Tjakrabirawa yang telah disusupi PKI dapat menyelamatkan diri, meski kaki beliau kena tembakan. Putri Pak Nas, Ade Irma Suryani Nasution berusia 5 tahun kena tembakan peluru hingga akhirnya menghembuskan napas terakhir di RSPAD pada 6 Oktober 1965sehari setelah pemakaman jenazah 7 Pahlawan Revolusi yang ditemukan di semur tua daerah Lubang Buaya Jakarta.Anak kecil itu gugur sebagai ”perisai ayahnya” dan pahlawan kecil untuk menjadi “saksi”di hadapan Allah SWT tentang kekejaman Partai Komunis Indonesia.
 
Ideologi Komunis ditolak oleh mayoritas bangsa Indonesia. Jauh sebelum G-30-S, Muktamar Alim Ulama Seluruh Indonesia  di Palembang, Sumatera Selatan pada  12 - 16 Safar 1377 H/8 – 11 September 1957 telah mengeluarkan maklumat dan keputusan memperingatkan pemerintah agar mewaspadai gerakan aksi subversif-asing yang membantu perjuangan kaum Komunisme/Ateisme Indonesia, dan mendesak kepada Pemerintah RI untuk mengeluarkan dekrit menyatakan PKI dan mantel organisasinya sebagai Partai Terlarang di Indonesia. Muktamar Alim Ulama menyatakan bahwa ideologi/ajaran Komunisme adalah kufur hukumnya dan haram bagi umat Islam menganutnya. Haram hukumnya bagi umat Islam mengangkat/memilih Kepala Negara/Pemerintah yang berideologi Komunisme. Keputusan Muktamar Alim Ulama di Palembang selanjutnya menegaskan bahwa usaha mencapai Ukhuwah Islamiyah hukumnya Wajib dan mendesak kepada Partai-partai Islam agar menghilangkan garis-garis pemisah yang ada di antara partai-partai Islam guna mencapai kesatuan perjuangan umat Islam.
 
 K.H. Muchammad Iljas, mantan Menteri Agama RI dalam bukunya yang diterbitkan di awal Orde Baruyaitu Bagaimana Pandangan Marxisme Kepada Agama dan Pandangan Agama Kepada Marxisme(1967)memperingatkan antara agama dan marxisme harus ditarik-garis pemisah yang tegas. Seorang Marxis yang mengaku ber-TUHAN dan ber-Agama, sebagaimana halnya seorang ber-Agama yang mengaku: dia adalah seorang Marxis; orang tersebut sesungguhnya adalah salah satu dari dua: Ia bermaksud menipu, atau ia adalah seorang yang tertipu.
 
Kegagalan G-30-S merebut kekuasaan merupakan satu keajaiban sejarah dan pertolongan Allah kepada bangsa Indonesia. Peristiwa kudeta tersebut menjadi pemicu terjadinya perubahan besar dalam politik Indonesia. Perubahan politik dimulai dari pembubaran PKI. Dalam situasi yang genting, di mana demonstrasi mahasiswa dan pelajar di Jakarta menuntut pembubaran PKI semakin meluas, sementara Presiden Soekarno tidak bersedia mengambil tindakan membubarkan PKI, maka akhirnya Panglima Konstrad Mayjen TNI Soeharto selaku Pengemban Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) mengeluarkan keputusan pembubaran PKI, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang seazas/berlindung/bernaung dibawahnya dan penyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesiabagi Partai Komunis Indonesia. Keputusan Pembubaran PKI ditetapkan dalam keputusan atas nama Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi No 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966.
 
Presiden Soekarno, seperti dikutip dari buku Revolusi Belum Selesai: Kumpulan Pidato Presiden Soekarno 30 September 1965 - Pelengkap Nawaksara, memiliki pandangan yang berbeda menyangkut pembubaran PKI dan larangan terhadap paham dan ideologi Komunis. Menurut Bung Karno, Komunisme, Marxisme, Sosialisme, atau dengan nama apa pun timbul karena sociale verhoundingen atau keadaan sosial-ekonomi yang jelek. "Karena itulah saya anjurkan lebih dulu kepada anggota-anggota MPRS, kalau engkau mengambil keputusan sekadar melarang Marxisme, Leninisme, Komunisme, saya akan ketawa," ujarnya.Peneliti senior berkebangsaan Jerman Prof. Bernhard Dahm yang mewawancarai Presiden Soekarno pasca peristiwa 1965 – 1966 dan menulis buku Sukarnos Kampf um Indonesiens Unabhangigkeit dari bahan disertasinya, menyimpulkan Soekarno yakin prinsip Pancasila dan NASAKOM adalah masa depan Indonesia.
 
Keputusan Pengemban Supersemar tentang Pembubaran PKI dikukuhkan menjadi Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966dalam Sidang Umum Ke IV Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Para pimpinan MPRS pada waktu itu ialah; Jenderal TNI Dr. A.H. Nasution (Ketua) dan Wakil Ketua Osa Maliki, H.M. Subchan Z.E., M. Siregar, dan Brigjen TNI Mashudi.
 
Mengutip bunyi Ketetapan MPRS No XXV/MPRS/1966, “Setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut, dilarang. Dalam Ketetapan MPRS dikecualikan, "Khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada universitas-universitas, faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila, dapat dilakukan secara terpimpin, dengan ketentuan, bahwa pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan.”
 
Perubahan politik selanjutnya pasca G-30-S/PKI ialah suksesi kepemimpinan nasional melalui Sidang Istimewa dan Sidang Umum MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) yang memakan waktu lebih kurang dua tahun. Sidang Umum MPRS tahun 1966 antara lain mencabut  Ketetapan MPRS No III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup. Setelah Sidang Istimewa MPRS tahun 1967 Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar RevolusiPemimpin Besar Bung Karno menyerahkan kekuasaan kepada Pejabat Presiden Jenderal TNI Soeharto.
 
Tidak ada kudeta Soeharto saat itu.  Jenderal Soeharto tidak punya kekuatan untuk mempengaruhi keputusan sidang MPRS yang diketuai oleh seniornya Jenderal A.H. Nasution dan lembaga DPR-GR yang diketuai K.H.A. Sjaichu,  tokoh NU. Mengenai Pak Harto menjalankan kekuasaan sebagai presiden dengan cara “otoriter” adalah persoalan lain.
 
Jenderal Besar TNI Dr. A.H. Nasution dalam tahun-tahun terakhir sebelum meninggal, menanggapi kritik atas pembubaran dan pelarangan PKI yang belakangan oleh beberapa kalangan tertentu dianggap melanggar HAM (Hak Asasi Manusia), “Justru kalau PKI tidak dibubarkan malah kita yang melanggar HAM. Jadi yang tidak mau membubarkan PKI itulah yang melanggar HAM. Kenapa? Karena tuntutan rakyat menggelegak PKI harus dibubarkan dan tidak boleh hidup di Indonesia. PKI anti Tuhan (atheis), bertentangan dengan Pancasila.” ujar Pak Nas.
 
Dalam pasal 2 ayat (1) Ketetapan MPR-RI  No I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Tap MPRS/MPR sejak 1960-2002 dinyatakan bahwa Tap MPRS No XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan seterusnya, tetap berlaku dengan ketentuan seluruh ketentuan dalam Ketetapan MPRS ini ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
 
Sejak 1966 Partai Komunis Indonesia telah tamat riwayatnya dalam jagat politik Indonesia. PKI telah masuk ke dalam “kuburan sejarah”. Tapi komunis sebagai paham dan ideologi radikal tidak mudah dimatikan, apalagi bila kondisi masyarakat memungkinkan paham komunis kembali bersemi.
 
Dalam konteks ruang dan waktu kekinian isu kebangkitan ideologi kiri atau paham komunisharus diantisipasi dengan memperbaikiketimpangan sosial-ekonomi bangsa,  meningkatkan pemerataan pendidikan, mengurangi pengangguran, serta membenahi masalah ketidakadilan ketika hukum dan kebijakan publik bagi sebagian orang seolah menjadi barang dagangan.  Saat ini bangsa Indonesia – kata Bambang Sulistomo – putra  pahlawan nasional Bung Tomo, bukan mengalami “trisakti” seperti dicetuskan Bung Karno, tapi “trisakit”, yaitu sakit di bidang mental ideologi, sakit di bidang ketergantungan hutang ekonomi, dan sakit di bidang etika  dan moral bernegara. Karena itulah, hemat saya, generasi muda Indonesiaharus mempunyai “tanggungjawab bernegara” yang seharusnya lebih diutamakan.
 
 
Kita tidak bisa melemparkan kesalahan kepada penjajah, PKI, Orde Lama dan Orde Baru. Setiap generasi bertanggungjawab atas segala yang diperbuatnya di depan mahkamah sejarah. Selain itu, mengandalkan Ketetapan MPRS No XXV tahun 1966 berisi Pembubaran PKI dan larangan Komunisme serta pemutaran film Pengkhianatan G-30-S/PKI  tidak cukup untuk membentengi generasi muda dari terpengaruh dengan ideologi radikal seperti paham Komunis. Pemikir kebangsaan Brigadir Jenderal TNI (Purn) Dr. Saafroedin Bahar mengatakan, ideologi yang berbahaya, selain harus dilarang, juga harus diwaspadai dan dikalahkan secara mendasar dengan ideologi yang lebih menusiawi serta dilaksanakan secara konsekuen untuk kesejahteraan semua orang.
 
Dua puluh tahun yang lalu yaitu 5 Oktober 1997 saya memperoleh  bundelan makalah dari tokoh bangsa almarhum Bapak Dr. H. Roeslan Abdulgani mengenaiancaman bahaya Marxisme-Leninisme dan Komunisme. Dalam suratnya kepada saya tanggal 3 Oktober 1997 mantan Menteri Luar Negeri dan Kepala Perwakilan Tetap RI di PBBitu berpesan, “Semua itu memerlukan pembacaan yang teliti, penuh renungan, dan proyeksi masa depan. Semoga ada guna dan faedahnya”.
 
Saya menggaris-bawahi tulisan Roeslan Abdulgani, ”Sisa-sisa ajaran dan gerakan komunisme di dalam negeri kita dapat timbul di tengah-tengah berbagai kesenjangan, bersama-sama dengan ajaran dan gerakan desperado lainnya. Perlu kita ingat, bahwa tema pokok dan tema-sentral dari ajaran-ajaran Marxisme adalah berkisar kepada perjuangan menghapuskan penindasan dan penghisapan, yang menyebabkan kemiskinan dan kesengsaraan rakyat banyak. Karena itu ajaran-ajaran Marxisme mempunyai appeal dan daya-tarik yang kuat sekali kepada rakyat miskin, rakyat sengsara yang merasa tertindas dan terhina. Perut kosong mereka seringkali mengakibatkan kekosongan jiwa mereka. Dan kalau jiwa orang yang perutnya kosong itu masih berisi, maka isinya adalah emosi balas-dendam dan keputus-asaan. Mereka mudah terombang-ambing oleh filsafat materialisme yang atheistis, dan tergerak oleh aksi-aksi ekstrim-radikal.”
 
Dr. H. Roeslan Abdulgani yang wafat pada 29 Juni 2005 dalam usia 90 tahun mengingatkan, “Karena itu perlu kita sadari bersama, bahwa dalam mengimbangi ajaran-ajaran Marxisme itu tidak cukup hanya dengan mengembangkan ajaran ideologi yang lebih superior, seperti halnya dengan Pancasila kita itu, tetapi juga memberantas kemiskinan dan keterbelakangan yang masih melekat pada mayoritas rakyat kita; tidak hanya simptomnya saja yang harus kita berantas bersama, tetapi lebih-lebih lagi sumber sebab-musababnya.”    
 
Pada prinsipnya,  bangsa Indonesia harus mengembangkan ketahanan ideologidi tengah konstelasi politik global. Menghormati keragaman dan kebhinnekaan bukan berarti memberi tempat bagi paham dan ideologi yang bertentangan dengan agama dan Pancasila.
 
Dalam dunia yang penuh persaingan, isu generik yang harus diwaspadai ialah tatkala negara yang kuat berkepentingan untuk menguasai negara yang lemah, yaitu menguasai ekonomi, menguasai  hasil kekayaan bumi dan laut, dan terakhir menguasai politik negara.  Kondisi semacam itu terjadi di Afrika, Balkan, Kurdistan dan Catalonia. Mungkin ini yang dimaksud oleh Bung Karno dahulu dengan Nekolim, singkatan dari Neo-Kolonioalisme dan Imperialisme. Hanya di masa itu cara menghadapinya yang keliru dengan merangkul kekuatan ideologi radikal anti-agama yaitu Komunisme/Marxisme-Leninisme sehingga menjadi blunderyang harus dibayar mahal oleh bangsa ini.
 
Generasi milenial yang lahir dari rentang 1980 – 2000-an perlu memahami tonggak-tonggak penting dalam perjalanan sejarah nasional Indonesia secara utuh, melalui cara penyajian sejarah yang jernih dan bebas dari beban sejarah atau dendam masa lalu. Kewaspadaan terhadap bahaya latent kebangkitan PKI tak ada gunanya bila kita tidak mampu menghindari cara-cara komunis dalam mencapai tujuan untuk berkuasa dan mempertahankan kekuasaan, yaitu menggunakan segala cara seperti menebar fitnah, melakukan aksi teror dan kekerasan untuk menghabisi lawan, mengadu-domba dan menciptakan kegaduhan.
 
Mengutip politisi senior dan tokoh reformasi A.M. Fatwamengenai adanya anggapan sebagian orang bahwa komunisme telah mati, dan bahkan di negara asalnya sendiri tidak laku, hal itu tidak bisa dijadikan alasan pembenar untuk kita tidak mewaspadai kebangkitan faham komunisme. Komunisme tentu pasti tidak bisa lagi muncul dalam bentuk mendirikan partai seperti PKI. Namun bisa saja bermetamorfosis dalam ragam bentuk. Ia bisa menyelundup, menyelinap dan atau menyamar dalam elemen masyarakat, ormas, partai, dan dalam rongga kekuasaan.Kewaspadaan tetap diperlukan dengan meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan moral agama.
 
Sebagai generasi pemilik masa depan tidak seyogyanya kita tersandera dengan dendam sejarah masa lalu. Tetapi orang yang berpikiran maju tidak akan melupakan sejarah dan masa lalu. Ada pelajaran yang dapat dipetik dari setiap peristiwa.
  
*Pemerhati sejarah, alumni peserta pendidikan matrikulasi Lemhannas RI.