Nikah di KUA GRATIS, di luar KUA membayar Rp 600 rb, disetorkan langsung ke Bank ZONA INTEGRITAS KUA, tolak GRATIFIKASI dan KORUPSI. Laporkan jika terbukti! Waspadai penyebaran paham keagamaan menyimpang, awasi lingkungan! Bayarkan zakat anda melalui BAZNAS maupun LAZ yang berizin!
OPINI
Arti HAB Bagi Saya
  • Friday, 05 January 2018 | 16:47
  • Syam
  • opini

Jaja Zarkasyi/Staf Biasa
 
Saat Kementerian Agama lahir, saya belumlah lahir. Namun sejak kecil saya sudah mengenal Kementerian Agama, dikenalkan oleh ayah yang sering mengajak saya ke kantor KUA saat gajihan tiba. Beliau pernah bertugas sebagai guru agama, jauh di pelosok desa. Konon, beliau diangkat di era Menag KH. Saifuddin Zuhri. Saat itu beliau diangkat secara besar-besaran dan ditempatkan di desa-desa terpencil.
 
Jika hari ini saya menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian Agama, tentu karena takdir yang mengharuskan. Dan saya sangat menikmati semua ini, bangga bisa meneruskan langkah ayah. tentu bukan sekedar rasa bangga, lebih dari itu saya terpacu untuk terus belajar istiqomah pada barisan para aparatur yang visioner dan inspiratif. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah, begitu doa dari ayah yang kini hampir memutih seluruh rambutnya.
 
Ayah berbagi cerita saat awal-awal ditugaskan sebagai guru agama. Tidak ada fasilitas yang tersedia untuknya menunaikan tugas. Hanya selembar kertas SK sebagai penunjuk tugas. Selanjutnya ia dan para guru yang ditempatkan di desa-desa harus menyiapkan segalanya sendiri-sendiri. Namun tugas negara yang tertulis dalam selembar kertas memberinya motivasi untuk teguh mengemban tugas ini.
 
Jangankan untuk sholat berjamaah, konon di tahun itu, sekitar tahun 1970-an, sangat sulit menemukan orang yang mengenal agama. Walhasil ia pun harus berjuang door to door mengenalkan agama, padahal di sisi lain ia datang ke tempat tugas tanpa tersedia fasilitas apa pun. Adalah kesabaran untuk tetap optimis menunaikan tugas yang semakin meneguhkan nilai-nilai pengabdian. Barulah menginjak tahun 1980-an perlahan-lahan masjid mulai diisi barisan jamaah sholat.
 
Bukan nilai dramatis perjuangannya yang hendak saya potret. Adalah kebijakan Menteri Agama saat itu yang sekuat tenaga mengangkat para guru agama untuk di tempat di desa-desa, menjadi pelayan masyarakat dan membimbingnya. Mereka berdakwah, memimpin pengajian, mengimami sholat, menjadi khatib hingga memimpin tahlil dan pindahan rumah serta seabreg tugas lainnya.
 
Saat itu kebijakan ini menjadi penegas bahwa negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam pelayanan keagamaan. Maka penempatan guru-guru agama di desa-desa adalah bukti bahwa agama begitu penting perannya bagi pembangunan.
 
Sejak berdirinya, Kementerian Agama ditugaskan untuk memfasilitasi umat beragama dalam menjalankan keyakinan dan ajarannya secara bebas. Hal ini tentu sejalan dengan amanat UUD 45, bahwa setiap orang berhak menjalankan ajaran dan kepercayaannya, dan pemerintah wajib memfasilitasinya. Dan keberadaan para guru agama di tahun tersebut memiliki arti penting bagi pembangunan nasional.
 
Dalam konteks kekinian alias zaman now, tentu tantangannya sangat berbeda dengan era 1970-an. Bukan lagi tantangan kebodohan dan akses pendidikan, akan tetapi kemajuan teknologi yang bermata dua: bisa positif dan juga negatif. Tak jarang teknologi meniscayakan setiap orang dengan mudah mengakses informasi. Disandingkan dengan berbagai peta perpolitikan, tak jarang pula informasi semakin susah untuk bernilai edukasi. Sebaliknya, informasi semakin menjurus pada perusakan simpul-simpul kerukunan dengan bertebarannya hoax.
 
Selain tantangan reformasi birokrasi yang tengah gencar disuarakan, adalah kiprah aparatur Kementerian Agama di masyarakat juga perlu diperkuat, khususnya sebagai sumber informasi yang sehat dan bertanggung jawab. Maraknya berbagai penipuan travel umroh misalnya, atau hoax-hox tentang agama yang potensial memunculkan kecurigaan dalam relasi sosial bermasyarakat, menjadi starting point bagi aparatur Kementerian Agama untuk berada di garis terdepan mengedukasi dan menyampaikan informasi yang benar.
 
Hoax adalah ancaman serius yang kini mulai menyasar ketahanan negara di bidang kerukunan, baik internal maupun eksternal umat beragama. Hal paling sederhana sering saya jumpai di grup-grup WA yang saya ikuti, di mana tak jarang informasi yang belum terkonfirmasi begitu mudah menyebar.  Ada banyak konten di media sosial yang begitu berbahaya merusak kerukunan, atau setidaknya memunculkan kebencian di antara umat beragama.
 
Bahayanya lagi jika kita justru ikut serta dalam perang hoax. Bagi saya ini adalah musibah, karena kita ada untuk memastikan umat beragama dapat menunaikan keyakinannya dan hidup rukun. Di saat masyarakat melihat aparatur Kementerian Agama sebagai orang yang mengerti agama, setidaknya begitulah anggapan saat ini, maka sangat ironi jika kita ikut-ikutan menyebarkan berita bohong. Di kantor kita merancang dan melaksanakan program demi memperkuat kerukunan, namun di dunia lainnya kita justru menggerogotinya dengan berbagai hoax.
 
Saya berkeyakinan jika masing-masing kita mampu menjadi sumber informasi yang sehat bagi lingkungan, komunitas dan masyarakat luas, maka ini akan semakin memperkuat arti hadir Kementerian Agama dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini akan semakin memperkuat rancangan RPJP yang mana agama ditempatkan sebagai bagian penting pembangunan nasional. Kita tidak hanya hadir dengan berbagai layanan yang terbaik, namun juga melalui informasi yang sehat dan membangun.
 
Jika dulu para pendahulu kita hadir di desa-desa untuk mengajar, mengimami dan memimpin doa, maka kini kita hadir di grup-grup WA dan media sosial lainnya dengan spirit menyebarkan informasi yang sehat dan damai. Publik tentu akan sangat berterima kasih dan semakin mencintai institusi ini.
 
Alla kulli hal, jika hari ini kita merayakan HAB ke-72, maka itu adalah momentum untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui peran sederhana yang siapa pun bisa melakukannya: menyebarkan informasi sehat.
 
Selamat Hari Amal Bhakti ke-72. Mari menebar kedamaian.
MH Thamrin, 5 Januari 2018