Nikah di KUA GRATIS, di luar KUA membayar Rp 600 rb, disetorkan langsung ke Bank ZONA INTEGRITAS KUA, tolak GRATIFIKASI dan KORUPSI. Laporkan jika terbukti! Waspadai penyebaran paham keagamaan menyimpang, awasi lingkungan! Bayarkan zakat anda melalui BAZNAS maupun LAZ yang berizin!
BERITA
SMRC: Komitmen Masyarakat terhadap NKRI Masih Tinggi
  • Monday, 05 June 2017 | 08:56
  • Syam
  • berita
 Jakarta, bimasislam--Komitmen untuk tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk kedaulatan final yang bersendikan Pancasila dan UUD 1945 masih menjadi pilihan utama mayoritas warga Indonesia. Demikian natijah dari rilis survei opini publik oleh Saiful Mujani Research Consulting pada Ahad sore kemarin (4/6).
 
Survei yang dilakukan selama bulan Mei 2017 ini, menemukan beberapa dukungan positif atas komitmen warga terhadap NKRI dan sikap-sikap nasionalisme, tiga diantaranya adalah tentang persetujuan pilihan dasar negara yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 (76,3%), kebanggaan menjadi warga negara Indonesia (99%), dan bersedia menjadi relawan NKRI secara aktif (84%).
 
Dalam rilis survei yang dipandu langsung oleh Saiful Mujani dan dihadiri pula beberapa tokoh nasional, seperti Azyumardi Azra, Masdar Farid Mas'udi, Tamrin Tomagola dan Abdul Mut'i ini, mengemuka pendapat bahwa dengan mengetahui persepsi dan kecenderungan perilaku publik, terkait ide dasar kenegaraan serta ancaman yang dihadapinya menjadi sangat urgen dan relevan dikarenakan kondisi politik global saat ini, terutama apa yang belakangan gencar dilakukan ISIS (negara Islam Irak dan Syuriah) dan para pengusung ide kekhilafahan lainnya tergolong sangat mengkhawatirkan.
 
Hal ini sebagaimana Mujani jelaskan, dapat dimulai dengan pertanyaan mendasar, misalnya, “apakah Indonesia dalam bentuk yang sekarang bisa bertahan? apakah Indonesia akan seperti Iraq dan Syuriah yang hancur porak poranda, atau dapat lebih dari itu mengingat populasi kita yang lebih besar?. Menurut Mujani, “pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan terutama karena perubahan sosial ekonomi, seperti ketimpangan pendapatan, hal itu bukan gejala baru, dan kemungkinan yang paling kuat menjadi penyebab menguatnya keprihatian akan kelangsungan NKRI adalah munculnya fenomena gerakan ISIS yang secara eksplisit memperjuangkan gagasan penggantian dasar dan bentuk negara”.
 
Dan dilalahnya, pada saat yang sama Indonesia pernah memiliki pengalaman pahit terkait gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DI/TII), yang kemudian berkamuflase menjadi Negara Islam Indonesia (NII). Berkenaan dengan hal tersebut, Mujani menjelaskan mengapa dalam surveinya kemudian menjadikan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai variabel penting, karena sekali lagi, HTI sama-sama bahkan terang-terangan dalam mengkampanyekan cita-cita pendirian khilafah di Indonesia. “Ini seperti membangunkan yang sedang tidur di tanah air”, sambung Mujani.
 
Survei yang melibatkan hampir 1500 responden ini, memberikan fakta menarik terkait pengetahuan mereka tentang eksistensi ISIS, yaitu sebanyak 66,4 % yang tahu, dan yang menyatakan tidak atau sangat tidak setuju dengan perjuangan ISIS sebanyak 89,6% dan lebih dari 91 % yang berpendapat bahwa ISIS tidak layak hadir di Indonesia.  Sedangkan terkait HTI, sebagai organisasi yang juga memperjuangkan ide pendirian khilafah, faktanya telah mendapatkan penolakan warga sebanyak 68,8 %, dengan catatan bahwa jumlah tersebut merupakan bagian tak terpisah dari 28,2 % responden yang sebelumnya mengetahui kedudukan mereka di Indonesia.

(Muh. Syafaat)