Selamat datang di Website Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam .
Selasa , 22 Agustus 2017 - 30 Zulkaedah 1438 H

Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam

Membimbing, Melayani, Memberdayakan, dan Mengembangkan Masyarakat Islam

Nikah di KUA GRATIS, di luar KUA membayar Rp 600 rb, disetorkan langsung ke Bank ZONA INTEGRITAS KUA, tolak GRATIFIKASI dan KORUPSI. Laporkan jika terbukti! Waspadai penyebaran paham keagamaan menyimpang, awasi lingkungan! Bayarkan zakat anda melalui BAZNAS maupun LAZ yang berizin! Ditjen Bimas Islam Turut Berduka Cita yang Sedalam-dalamnya atas Wafatnya KH Hasyim Muzadi

Penjelasan LP POM MUI tentang Sertifikasi Halal dan Pengakuan LSHLN

  • Thursday, 27 February 2014 | 14:45
  • Administrator
  • berita
Jakarta, bimasislam—Menanggapi rumor terhadap komersialisasi proses sertifikasi halal, MUI telah merilis proses sertifikasi dan pengakuan lembaga sertifikasi halal di LN melalui siaran pers di gedung MU, Jakarta (26/2).  Tahapan sertifikasi dilakukan dengan: (1) pendaftaran online melalui CEROL SS-2300, (2) Proses Pre Audit, melihat kelengkapan dokumen bahan dan sistem jaminan halal perusahaann, (3) Proses audit dengan melihat langsung proses produksi oleh auditor terkait  bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong dan proses produksi, (3) Proses pasca audit, dilaporkan dalam rapat auditor yang terdiri dari tenaga ahli. Hasilnya didilaporkan dalam rapat Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan sesuai pertimbangan Syariah.

Sedangkan terkait dengan proses Pengakuan Lembaga Sertifikat Halal Luar Negeri, MUI melakukan kerja sama dengan lembaga sertifikat halal luar negeri (LSHLN) yang menerapkan standar halal, MUI menetapkan proses pengakuan sebagai berikut. (1) kriteria pengakuan harus memenuhi 7 syarat; (2) pemenuhan data kuesioner pengakuan; (3) kunjungan pengakuan untuk membuktikan keberadaan LSHLN dan kebenaran prosedur dan standar yang disampaikan ke MUI; dan (4) penetapan status pengakuan setelah mendapat data hasil kunjungan di lapangan.

Dalam rilis tersebut, MUI menyampaikan bahwa biaya sertifikasi halal ditetapkan melalui akad biaya. Pembiayaan sertifikasi halal ditetapkan berdasarkan pedoman yang sangat jelas, sehingga tidak dimungkinkan adanya pembiayaan lain yang tidak jelas (unvisibility cost). Sedangkan penerbitan sertifikat pengakuan Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri tidak ada biaya (gratis), hanya mengganti biaya tiket, visa, transport lokal di Indonesia, dan honor auditor yang ditetapkan sendiri sesuai kebijakan LSHLN. (bieb/foto:lp-pom-mui)

Berita Lainnya

Di Sulawesi Utara, Sekitar 80 Persen Kepala KUA Tidak Memiliki Staf
Operator SIMBI di KUA Kabupaten Sukabumi Perlu Mendapat Perhatian
Muzakarah dan Takwim Islam Tingkat MABIMS Bertekad Selaraskan Penetapan Kalender Hijriyyah
Masjid Harakatul Jannah, Gerbang Surga di Gerbang Wisata