Selamat datang di Website Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam .
Kamis , 29 Juni 2017 - 4 Syawal 1438 H

Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam

Membimbing, Melayani, Memberdayakan, dan Mengembangkan Masyarakat Islam

Nikah di KUA GRATIS, di luar KUA membayar Rp 600 rb, disetorkan langsung ke Bank ZONA INTEGRITAS KUA, tolak GRATIFIKASI dan KORUPSI. Laporkan jika terbukti! Waspadai penyebaran paham keagamaan menyimpang, awasi lingkungan! Bayarkan zakat anda melalui BAZNAS maupun LAZ yang berizin! Ditjen Bimas Islam Turut Berduka Cita yang Sedalam-dalamnya atas Wafatnya KH Hasyim Muzadi

Menag: Organisasi Ingin Ubah Dasar Negara, Harus Dilarang

  • Wednesday, 10 May 2017 | 11:22
  • sigit
  • berita
Serang, bimasislam– Semua organisasi yang berupaya untuk merubah dasar negara harus dilarang. Hal tersebut ditegaskan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat dimintai tanggapan terkait indikasi adanya ormas yang ingin mengubah dasar negara.
 
“Apapun organisasinya yang mengembangkan diri untuk mengubah dasar negara, tentu harus kita tentang, harus kita larang,” ujar Menag, Rabu (03/05).
 
Ditambahkan Menag, sejak dulu bangsa Indonesia memiliki kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, katanya, organisasi apapun namanya yang berupaya untuk mengubah Pancasila sebagai dasar Negara, maka organisasi itu mempunyai muatan politis dan harus dilarang.
 
Sebagaimana diketahui, Kemenkopolhukam telah melakukan kajian secara intensif terkait keberadaan organisasi yang anti Pancasila. Kajian tersebut akan menjadi dasar pengeluaran kebijkan pemerintah terhadap gerakan tersebut.
 
Sebagai bagian dari upaya menjaga kerukunan umat beragama, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga telah mengeluarkan 9 point seruan tentang ceramah di rumah ibadah. Salah satu point seruan tersebut menyebutkan bahwa materi ceramah yang disampaikan tidak bertentangan dengan empat konsensus Bangsa Indonesia, yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
 
(ngadiningsih/mkd/sigit)

Berita Lainnya

Kak Poer, Teladan Pramuka yang Giat Suarakan Gendon, Germis dan Gerok
Dirjen: Pengelola Keuangan itu Harus Cepat dan Cermat
Provinsi Kepri Siap Selenggarakan MTQN XXV Tahun 2014
Di Pulau Buru, Muhammad Tambrin Mewisuda 2000 Santri TPA