Selamat datang di Website Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam .
Jum'at , 22 September 2017 - 2 Muharram 1439 H

Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam

Membimbing, Melayani, Memberdayakan, dan Mengembangkan Masyarakat Islam

Nikah di KUA GRATIS, di luar KUA membayar Rp 600 rb, disetorkan langsung ke Bank ZONA INTEGRITAS KUA, tolak GRATIFIKASI dan KORUPSI. Laporkan jika terbukti! Waspadai penyebaran paham keagamaan menyimpang, awasi lingkungan! Bayarkan zakat anda melalui BAZNAS maupun LAZ yang berizin! Ditjen Bimas Islam Turut Berduka Cita yang Sedalam-dalamnya atas Wafatnya KH Hasyim Muzadi

Kehadiran UU JPH Sangat Penting untuk Perlindungan Konsumen

  • Friday, 15 April 2016 | 14:54
  • berita
Bogor, bimasislam--Pasar bebas ASEAN dan global  membuka potensi derasnya arus perdagangan barang dan jasa. Kompetisi semakin kuat dan ketat dengan mengacu pada kualitas dan harga. Peluang terbesar akan didapatkan oleh siapa yang unggul memanfaatkan kesempatan.
 
Pasar bebas mengakibatlan produk yang diperdagangkan di negara kita semakin beragam. Masyarakat indonesia yang sebagian besar muslim, membutuhkan jaminan halal terhadap produk yang beredar. Sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah berkewajiban memberikan jaminan kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan menjamin agar dapat beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Dalam hal ini jaminan produk halal bagi masyarakat muslim menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu kehadiran  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi sangat penting untuk perlindungan konsumen.
 
Bagaimana implikasi jaminan produk halal dalam menghadapiperdagangan global, sempat diulas oleh Kasubdit produk Halal, Siti Aminah pada acara seminar nasional tentang penerapan produk halal yang digelar oleh para alumni Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor (SMAKBO) pada 12 April lalu di IPB International Convention Center. Hadir juga narasumber pada kesempatan tersebut dari BSN, akademisi dan praktiksi bisnis.
 
Aminah menyampaikan bahwa pengesahan Undang-Undang JPH di tengah upaya mengembangkan daya saing produk Indonesiamempunyai makna strategis. Diantaranya, pertama, adanya jaminan produk halal akan memberikan perlindungan konsumen dalam keamanan dan kenyamanan mengonsumsi produk.Kedua,  adanya sertifikasi halaldapat  memberikan nilai tambah sehingga akan meningkatkandaya saing produk-produk Indonesia ditingkat global.
 
Lebih lanjut Aminah menyampaikan apresiasi pemerintah kepada panitia atas terselenggaranya acara seminar tersebut. Dengan mengoptimalkan kerja sama antara Kementerian Agama, perguruan tinggi, sekolah-sekolah dan stakeholder terkait lainnya akan dapat semakin meluaskan syiar produk halal. Dimana terhadap implementasi regulasi dapat diperoleh persamaan persepsi dan pemahaman yang lebih mendalam dari seluruh komponen terkait.(lady/bimasislam)

Berita Lainnya

Ini Harapan Zaenal Abidin, Juara Satu MTQ Internasional 2015
Syafiq Hasyim: Cegah Konten Pornografi dan Radikalisme dengan Edukasi!
Dirjen: Inpanssing, Cara Efektif Naikkan Jumlah dan Kompetensi Penyuluh
Menag: Soal LGBT, Hak Asasi Itu Dibatasi Moral, Agama, Keamanan dan Ketertiban Umum