Selamat datang di Website Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam .
Selasa , 22 Agustus 2017 - 30 Zulkaedah 1438 H

Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam

Membimbing, Melayani, Memberdayakan, dan Mengembangkan Masyarakat Islam

Nikah di KUA GRATIS, di luar KUA membayar Rp 600 rb, disetorkan langsung ke Bank ZONA INTEGRITAS KUA, tolak GRATIFIKASI dan KORUPSI. Laporkan jika terbukti! Waspadai penyebaran paham keagamaan menyimpang, awasi lingkungan! Bayarkan zakat anda melalui BAZNAS maupun LAZ yang berizin! Ditjen Bimas Islam Turut Berduka Cita yang Sedalam-dalamnya atas Wafatnya KH Hasyim Muzadi

Empat Langkah Tingkatkan Layanan Publik KUA di Bali

  • Wednesday, 05 April 2017 | 09:34
  • thobib al-asyhar
  • berita
Denpasar, bimasislam--Ada empat langkah yang harus dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Bali. Empat langkah itu, menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Bali, I Nyoman Lastra, antara lain: 1). Sosialisasi pencatatan pernikahan gratis secara terbuka kepada masyarakat lewat berbagai media; 2). Peningkatan pelayanan KUA melalui sistem aplikasi berbasis online; 3). Peningkatan kinerja penghulu; dan 4). Peningkatan SDM pegawai KUA di bidang teknologi informasi.
 
Hal tersebut ditegaskan Kakanwil Bali saat memberikan arahan dan membuka acara Bimbingan Teknis Standarisasi Layanan KUA yang diadakan Bidang Bimas Islam Kemenag Kanwil Provinsi Bali pada hari Senin (3/4) kemarin. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh Kepala KUA se-Bali ini dilaksanakan selama dua hari hingga tanggal 4 April 2017 di Hotel Puri Indah Sari Denpasar.
 
Saat memberikan laporan panitia, Kasi Kepenghuluan dan Pemberdayaan KUA Muhammad Choirun menjelaskan bahwa kegiatan Bimtek ini diadakan dalam rangka meningkatkan pelayanan KUA kepada masyarakat dan menghindari adanya temuan di KUA. Penjelasan pria yang berperawakan tinggi dan tenang ini seakan ingin menjawab kegelisahan Kakanwil, yang mengungkapkan bahwa Kemenag sejauh ini seringkali dinilai berkinerja buruk karena buruknya pelayanan dan banyaknya temuan di KUA.
 
Saat memberikan materi, Kabid Bimas Islam Kemenag Provinsi Bali Nurkhamid mengakui ada ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, termasuk Kemterian Agama. Akar ketidakpercayaan tersebut, menurut Alumni IAIN Jakarta ini, diakibatkan oleh enam hal, yaitu: Pertama, penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat; Kedua, pelanggaran etika dan integritas, Ketiga, masyarakat merasa tidak terkoneksi dengan pemerintah; Keempat, pelayanan publik yang jelek; Kelima, sistem pemerintahan yang tdak berfungsi baik; dan Keenam, kurangnya kompetensi para pegawai pemerintah. Apa yang ditawarkan Kakanwil di atas seakan ingin menjawab temuan Kabid Bimas Islam, sehingga pelayanan KUA semakin baik ke depan dan kepercayaan masyarakatpun semakin meningkat.
 
(edijun/bimasislam)

Berita Lainnya

Menag Harap MHQH Jadi Resonansi Sosial di Tengah Dinamika Umat
Menag: Tingkatkan Profesionalitas Amil, Program Sertifikasi Perlu Didukung
Info Resmi Pemerintah Dibutuhkan untuk Lawan Berita Hoax
Ditjen Bimas Islam Selenggarakan TOT SIMBI Kemenag Provinsi Tingkat Nasional