Nikah di KUA GRATIS, di luar KUA membayar Rp 600 rb, disetorkan langsung ke Bank ZONA INTEGRITAS KUA, tolak GRATIFIKASI dan KORUPSI. Laporkan jika terbukti! Waspadai penyebaran paham keagamaan menyimpang, awasi lingkungan! Bayarkan zakat anda melalui BAZNAS maupun LAZ yang berizin!
BERITA
Dirjen: SPIP Dorong Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
  • Tuesday, 01 April 2014 | 10:41
  • Administrator
  • berita
Yogyakarta, bimasislam-- Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Bimas Islam, Bagian Ortala dan Kepegawaian Sekretariat Ditjen Bimas Islam melakukan sosialisasi secara intensif terhadap Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan di Provinsi DIY, tanggal 26-28 Maret 2014.  

Dalam sambutannya, Dirjen Bimas Islam, Prof. Dr. Abdul Djamil, MA mengatakan bahwa SPIP mendorong peningkatan kualitas layanan publik dan akuntabilitas pengelolaan instansi pemerintah. SPIP juga meningkatkan partisipasi aturan hukum, transparansi ketanggapan, orientasi pada konsensus kesetaraan dan efektifitas dan efesienis. “Kita masih dalam reformasi birokrasi, karena itu, tata kelola dan layanan publik harus dipahami sebagai perubahan di lingkungan pegawai, tandasnya.

Lebih lanjut, paradigma pengawasan sebelumnya bersifat searah. Tetapi, dengan adanya sosialisasi SPIP ini, pengendalian harus dilakukan dari semua segi. “Jika sejak kecil kita tidak pernah diberikan tanggungjawab dalam suatu masalah, maka sampai besar pun kita hanya bekerja bukan karena  responsibility tetapi karena orang atau instansi lain. Bekerja itu harus mengacu pada tujuan, ada common responsibility. Hal ini juga harus melibatkan pemahaman agama untuk men-direct perilaku sehari-hari agar tidak ada split-responsbility atau  responsbility ganda. Dalam RB, setiap kegiatan dan program yang kita lakukan harus ada tolok ukur berdasarkan IKUDemikian juga layanan publik harus ada SPO yang jelas dan ada budaya saling mengawasi controlled culture, imbuhnya.

Terakhir, mantan Rektor IAIN Walisongo Semarang ini menekankan, agar kita bisa tidur nyenyak, kita harus jalan sesuai aturan perundang-undangan yang ada. Inilah urgensinya kenapa PP Nomor 20 Tahun 2008 ini masih terus disoaialisasikan dalam rangka melaksanakan percepatan RB dan menuju Zona Integritas. (hilda/foto:dragononline)