Nikah di KUA GRATIS, di luar KUA membayar Rp 600 rb, disetorkan langsung ke Bank ZONA INTEGRITAS KUA, tolak GRATIFIKASI dan KORUPSI. Laporkan jika terbukti! Waspadai penyebaran paham keagamaan menyimpang, awasi lingkungan! Bayarkan zakat anda melalui BAZNAS maupun LAZ yang berizin!
BERITA
Dirjen: Pemerintah Berperan Sebagai Pembina dan Pengawas Bagi Lembaga Zakat
  • Friday, 02 February 2018 | 06:36
  • sigit
  • berita
Lombok, bimasislam— Muhammadiyah Amin, selaku Dirjen Bimas Islam dan dalam kapasitasnya sebagai pembicara pada acara Musyawarah Nasional (Munas) ke-8 Forum Zakat (FOZ) mengutarakan terdapat tiga isu utama besar tantangan dan peluang dalam hal pengelolaan zakat, diantaranya sosialisasi dan edukasi zakat, meningkatkan trust atau kepercayaan masyarakat, dan membangun sinergi atau kerjasama khususnya dalam mendayagunakan zakat.
 
Lebih lanjut, ia menegaskan akan pentingnya peran pemerintah dalam membangun perzakatan di Indonesia yang secara potensi mencapai angka 217 triliun rupiah. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang PengelolaanZakat, pemerintah selain memiliki peran sebagai regulator, pun memiliki peran pembinaan dan pengawasan kepada lembaga zakat baik BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) disemua tingkatan, ujar Muhammadiyah Amin.
 
Hal ini senada pula apa yang diungkapkan oleh Pungky Sumadi (Bappenas) sebagai pembicara awal pada sesi ini, bahwa pengelolaan dana zakat dapat membantu program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan, khususnya dalam mendukung program SDGs yaitu zero growth angka kemiskinan pada tahun 2030. 
 
Sebelum diselenggarakannya sesi seminar, dilakukan Grand Launching Pilot Project Program ‘Kampung Zakat’ oleh Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saefuddin dan penanda tanganan prasasti ‘Kampung Zakat’ yang digagas oleh Kementerian Agama bekerjasama dengan BAZNAS dan LAZ di semua tingkatan.
 
Program ‘Kampung Zakat’ yang menitikberatkan pada wilayah tertinggal dan merupakan konsep program pendayagunaan melalui dana zakat secara integratif, yaitu di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, serta pembangunan infrastruktur dan sosial, program tersebut akan dilakukan secara serentak di 7 lokasi, di 7 provinsi, diantaranya Kab. Lebak (Banten), Kab. Seluma (Bengkulu), Kab. Lombok Barat (Nusa Tenggara Barat), Kab. Belu (Nusa Tenggara Timur), Kab. Sambas (Kalimantan Barat), Kab. Halmahera Timur (Maluku Utara), dan Kab. Raja Ampat (Papua Barat).
 
(Ahmad Soleh/Bimas Islam)