Selamat datang di Website Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam .
Jum'at , 22 September 2017 - 2 Muharram 1439 H

Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam

Membimbing, Melayani, Memberdayakan, dan Mengembangkan Masyarakat Islam

Nikah di KUA GRATIS, di luar KUA membayar Rp 600 rb, disetorkan langsung ke Bank ZONA INTEGRITAS KUA, tolak GRATIFIKASI dan KORUPSI. Laporkan jika terbukti! Waspadai penyebaran paham keagamaan menyimpang, awasi lingkungan! Bayarkan zakat anda melalui BAZNAS maupun LAZ yang berizin! Ditjen Bimas Islam Turut Berduka Cita yang Sedalam-dalamnya atas Wafatnya KH Hasyim Muzadi

Berharap PP Zakat Dapat Segera Ditetapkan Presiden

  • Wednesday, 12 February 2014 | 18:15
  • Administrator
  • berita
“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang diundangkan pada tanggal 25 November 2011 menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat sebetulnya telah selesai pembahasannya akhir tahun lalu, sudah diselaraskan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan telah diparaf oleh para menteri terkait. Sesuai informasi yang kami peroleh, posisi PP Zakat sekarang sudah disampaikan ke Presiden. Kami berharap PP Zakat itu dapat segera ditetapkan oleh Presiden.” demikian M. Fuad Nasar Kasubdit Pengawasan Lembaga Zakat kepada bimasislam.

Wakil Sekretaris BAZNAS itu mengutarakan banyak Pengurus BAZNAS di daerah yang menanyakan kapan keluarnya Peraturan Pemerintah. BAZNAS di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota yang telah berakhir masa kepengurusannya belum bisa dibentuk karena terkendala PP. Sebab, tata cara pengangkatan, susunan organisasi dan tata kerja BAZNAS di semua tingkatan diatur lebih lanjut dalam PP. Selain itu, beberapa daerah yang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Zakat menunggu kejelasan pengaturan dalam PP supaya sejalan dan tidak bertentangan. Begitu juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang harus  memperbarui izin kepada pemerintah atau pengajuan izin baru sebagai LAZ belum bisa diproses karena ketentuan mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, dan sebagainya diatur dalam PP.

Fuad Nasar menambahkan, “Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Pemberdayaan Zakat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ seperti diamanatkan dalam Undang-Undang juga memerlukan landasan hukum yang lengkap.”

“Selain Peraturan Pemerintah, kami juga menunggu penetapan Instruksi Presiden tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD melalui Badan Amil Zakat Nasional. Konsep Inpres yang diajukan Menteri Agama kepada Presiden atas usulan BAZNAS telah disepakati dalam pembahasan final di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tanggal 4 Februari 2014. Inpres ini dibutuhkan dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dikemukakan Ketua BAZNAS sewaktu kunjungan Presiden dan Wakil Presiden di Kantor BAZNAS pada Ramadhan tahun lalu. ” ungkapnya. (fn/foto:bimasislam) 

Berita Lainnya

Euis Sri Mulyani: Tradisi Penulisan Naskah Keagamaan Perlu Terus Dilestarikan
Dirjen Bimas Islam Terima Kunjungan Peneliti Australian College of Kuwait
Sikapi Keresahan Umat Terhadap Kehalalan Unggas, Kemenag Batam Dirikan RPUH
STQ Nasional Tarakan 2017 Resmi Ditutup